Pembelian lahan di Cengkareng Barat menjadi masalah. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai banyak pihak menyembunyikan manipulasi pembelian lahan itu, hingga akhirnya Pemerintah Provinsi DKI malah salah beli, yakni membeli lahan sendiri senilai Rp 668 miliar.
Ahok mendapat informasi, pihak penjual yakni pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan seluas 4,6 hektare itu menggugat Pemprov DKI ke pengadilan. Dalam salah satu materi gugatan, disebut bahwa DKI belum menyetor penuh uang pembayaran Rp 668 miliar. Uang pembayarannya masih kurang Rp 200 miliar.
"Ada materi gugatan menyebutkan, dia belum menerima Rp 200 miliar. (Uangnya) Ditahan," kata Ahok.
Ternyata ada pihak yang menahan Rp 200 miliar dibayarkan ke pihak penjual. Dari sini Ahok menilai, proses pembayarannya tidak sesuai arahannya. Ahok selalu meminta pembayaran menggunakan mekanisme transfer, bukan pembayaran tunai secara fisik. Soalnya, cara transfer bisa lebih aman dan terhindar dari aktivitas colong-menyolong duit.
"Kalau ditahan, maka proses pembayarannya enggak benar dong? Saya minta semua pembayaran ditransfer," tutur Ahok.
Entah kenapa uang Rp 200 miliar itu tidak sekalian dibayarkan ke penjual lahan. Ahok menanyakan ke pihak yang menangani pembelian itu, namun semuanya seperti menutup-nutupi alasan yang sebenarnya.
"Mereka berlagak pilon (bodoh -red) saja. Kata mereka, 'Oh, kami kira boleh ke surat kuasa saja, Pak.' Di sini mah banyak pemain sandiwaranya lah. (Piala) Oscar semua dapatnya," kata Ahok menyebut penghargaan di Amerika Serikat untuk para aktor terbaik.
"Bu Toeti (penjual/ pemegang SHM) kan gugat ke pengadilan, dia bilang Rp 250 miliar dia enggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau begitu kesimpulannya," kata Ahok.
Ahok ingin tahu ke mana gerangan aliran duit Rp 200an miliar itu. KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentu bisa menelusuri aliran duit ini.
"Ditelusuri saja, PPATK langsung bisa mengetahui kok, kamu kenapa kamu menarik uang kontan. Rp 200 miliar. Kamu mau kasih siapa?" ujar Ahok.
Ahok mendapat informasi, pihak penjual yakni pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan seluas 4,6 hektare itu menggugat Pemprov DKI ke pengadilan. Dalam salah satu materi gugatan, disebut bahwa DKI belum menyetor penuh uang pembayaran Rp 668 miliar. Uang pembayarannya masih kurang Rp 200 miliar.
"Ada materi gugatan menyebutkan, dia belum menerima Rp 200 miliar. (Uangnya) Ditahan," kata Ahok.
Ternyata ada pihak yang menahan Rp 200 miliar dibayarkan ke pihak penjual. Dari sini Ahok menilai, proses pembayarannya tidak sesuai arahannya. Ahok selalu meminta pembayaran menggunakan mekanisme transfer, bukan pembayaran tunai secara fisik. Soalnya, cara transfer bisa lebih aman dan terhindar dari aktivitas colong-menyolong duit.
"Kalau ditahan, maka proses pembayarannya enggak benar dong? Saya minta semua pembayaran ditransfer," tutur Ahok.
Entah kenapa uang Rp 200 miliar itu tidak sekalian dibayarkan ke penjual lahan. Ahok menanyakan ke pihak yang menangani pembelian itu, namun semuanya seperti menutup-nutupi alasan yang sebenarnya.
"Mereka berlagak pilon (bodoh -red) saja. Kata mereka, 'Oh, kami kira boleh ke surat kuasa saja, Pak.' Di sini mah banyak pemain sandiwaranya lah. (Piala) Oscar semua dapatnya," kata Ahok menyebut penghargaan di Amerika Serikat untuk para aktor terbaik.
"Bu Toeti (penjual/ pemegang SHM) kan gugat ke pengadilan, dia bilang Rp 250 miliar dia enggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau begitu kesimpulannya," kata Ahok.
Ahok ingin tahu ke mana gerangan aliran duit Rp 200an miliar itu. KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentu bisa menelusuri aliran duit ini.
"Ditelusuri saja, PPATK langsung bisa mengetahui kok, kamu kenapa kamu menarik uang kontan. Rp 200 miliar. Kamu mau kasih siapa?" ujar Ahok.
No comments:
Post a Comment