Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut telah merugikan negara sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Hal itu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014.
Ketua DPP PDIP Andreas Perreira mengakui kasus Sumber Waras menjadi salah satu pertimbangan bagi partainya dalam memutuskan mendukung pencalonan Ahok di Pilkada DKI tahun 2017.
"Semua menjadi bahan pertimbangan, PDI Perjuangan tidak akan mengusung calon yang kemudian akan berpotensi menjadi masalah," kata Andreas usai mengisi sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).
Andreas berharap ada baiknya BPK maupun Ahok dapat menyelesaikan kasus Sumber Waras sampai tuntas. Apabila masih terus diungkit-diungkit sampai berlarut-larut, ia khawatir kasus ini akan membuat jalannya Pilkada DKI tahun 2017 menjadi gaduh dan tak berjalan secara elegan.
"Ya silakan BPK dan Pak Ahok menyelesaikan masalah itu dong. Jangan sampai itu menjadi masalah dalam proses Pilkada di DKI," ujarnya.
Meski BPK bersikukuh bahwa Pemprov DKI di bawah kendali Ahok merugikan negara melalui pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, justru KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan tersebut.
"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
No comments:
Post a Comment