Jokowi Minta Pemberantasan Korupsi Tak Sekadar Seremonial

Presiden Joko Widodo meminta aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan yang bertumpuk-tumpuk.

Ia juga mengaku tidak ingin pencegahan dan pemberantasan hanya menjadi sebuah aksi simbolis dan seremonial semata.

"Tapi saya ingin agar aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Jokowi mencontohkan, langkah reformasi hukum dengan melakukan aksi pemberantasan pungutan liar yang saat ini dijalankan oleh tim sapu bersih pungli.

Ia menilai, hasil dari kerja tim ini sudah bisa dilihat.

"Saya mendapatkam informasi bahwa pengaduan masyarakat sudah sangat banyak, hasilnya juga sudah mulai terlihat dengan ditangkapnya beberapa aparat birokrasi, kemudian juga BUMN yang masih berani melakukan pungli," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada pemberantasan pungli saja. Jangkauan pemberantasan korupsi harus di mulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas.

Terkait dengan aksi pencegahan, Jokowi meminta diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Seperti pelayanan administrasi pertanahanan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan.

"Saya juga minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan," ucap Presiden.

Selain itu, lanjut dia, prioritas juga perlu diberikan kepada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa.

"Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta langkah deregulasi, perbaikan mekanisme dan penyederhanaan prosedur birokrasi.

Jokowi meminta hal ini harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

"Tetapi pembangunan sistem yang berbasis IT juga bukan satu-satunya jawaban. Harus diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing kementerian dan lembaga, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi," ucap Jokowi.

Perkuat penegak hukum

Sementara terkait dengan penegakan hukum, Jokowi memberikan penekanan pada keharusan untuk mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran.

Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan. Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional.

"Tidak cukup sampai di situ saja, agar pemberantasan korupsi terus berjalan efektif, tidak berjalan sendiri sendiri, Kepolisian dan kejaksaan agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu, saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara perkara korupsi," ucapJokowi.

Hadir dalam ratas ini diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.