Jakarta -Bulan lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan dirinya berencana melarang SPBU di DKI Jakarta menjual BBM subsidi mulai 1 Januari 2015. Apakah rencana tersebut jadi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta?
"Sepertinya ada yang salah persepsi terkait pernyataan tersebut. Yang benar Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta ingin melarang BBM subsidi dibeli oleh orang yang tidak mampu, bukan menghapus seluruhnya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta M. Haris Pindratno ditemui di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Haris mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melarang kendaraan mewah unto menggunakan BBM subsidi mulai 1 Januari 2015. "Yang jelas seperti mobil mewah itu nggak boleh pakai BBM subsidi," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk kendaraan seperti angkutan kota (angkot), taksi, sepeda motor masih boleh menggunakan BBM subsidi.
"Motor, taksi, dan angkot masih boleh pakai BBM subsidi. Kita sedang susun aturannya, kita tidak bisa bekerja sendiri kita sedang koordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok ini menyatakan dirinya akan mencabut subsidi BBM di seluruh wilayah Jakarta per Januari 2015.
“Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” kata Ahok.
Hal ini dikatakannya ketika ditanya salah satu jurnalis dari Australia mengenai pendapatnya soal pengurangan subsidi BBM di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014). Ahok dengan lancar menjelaskan kebijakannya dalam Bahasa Inggris.
“Saya bukannya mau melawan kebijakan pemerintah pusat soal BBM subdisi ini. Tapi saya hanya ingin membatasi Anda menjual BBM subdisi di Jakarta. Ini sangat penting untuk membantu pemerintah pusat untuk menghapus BBM subsidi di seluruh Indonesia,” lanjut Ahok.
Dia sependapat dengan ucapan Jokowi yang menargetkan untuk menghentikan subdisi setelah menjabat jadi presiden kelak. “Pak Jokowi juga sudah bilang, targetnya paling tidak dalam 3 tahun seluruh BBM subdisi akan dihapus dari seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(rrd/dnl)
"Sepertinya ada yang salah persepsi terkait pernyataan tersebut. Yang benar Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta ingin melarang BBM subsidi dibeli oleh orang yang tidak mampu, bukan menghapus seluruhnya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta M. Haris Pindratno ditemui di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Haris mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melarang kendaraan mewah unto menggunakan BBM subsidi mulai 1 Januari 2015. "Yang jelas seperti mobil mewah itu nggak boleh pakai BBM subsidi," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk kendaraan seperti angkutan kota (angkot), taksi, sepeda motor masih boleh menggunakan BBM subsidi.
"Motor, taksi, dan angkot masih boleh pakai BBM subsidi. Kita sedang susun aturannya, kita tidak bisa bekerja sendiri kita sedang koordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok ini menyatakan dirinya akan mencabut subsidi BBM di seluruh wilayah Jakarta per Januari 2015.
“Saya sudah ngomong ke Sekda saya, sekarang lagi mau menyurati semua SPBU untuk tidak menjual BBM subdisi mulai Januari depan di Jakarta. Kalau mereka masih jual, license-nya akan kita tarik,” kata Ahok.
Hal ini dikatakannya ketika ditanya salah satu jurnalis dari Australia mengenai pendapatnya soal pengurangan subsidi BBM di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014). Ahok dengan lancar menjelaskan kebijakannya dalam Bahasa Inggris.
“Saya bukannya mau melawan kebijakan pemerintah pusat soal BBM subdisi ini. Tapi saya hanya ingin membatasi Anda menjual BBM subdisi di Jakarta. Ini sangat penting untuk membantu pemerintah pusat untuk menghapus BBM subsidi di seluruh Indonesia,” lanjut Ahok.
Dia sependapat dengan ucapan Jokowi yang menargetkan untuk menghentikan subdisi setelah menjabat jadi presiden kelak. “Pak Jokowi juga sudah bilang, targetnya paling tidak dalam 3 tahun seluruh BBM subdisi akan dihapus dari seluruh Indonesia,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment