JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla sadar bahwa rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam pemerintahannya bersama Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendatang akan ditentang sebagian masyarakat. Menurut Kalla, pemerintah mesti siap mengambil keputusan yang tidak populer.
"Pasti ada pro-kontra. Selalu saya katakan pemerintah harus siap mengambil keputusan populer dan tidak poluler," kata Kalla saat berkunjung ke Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Kalla mengatakan, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tidak populer dalam tiga tahun untuk kebaikan di masa depan. Dua tahun menjelang pemilu, kata dia, pemerintah baru menggelontorkan kebijakan populer.
Kalla menduga akan ada penolakan keras dari publik saat pemerintah akan menaikkan harga BBM. Namun, kata dia, pemerintah mesti tegas lantaran membengkaknya subsidi BBM telah memotong anggaran untuk pembangunan infrastruktur. (baca: Setelah Dilantik, Jusuf Kalla Ingin Harga BBM Naik)
Beberapa langkah yang akan diambil untuk menghemat anggaran negara, kata Kalla, yakni melakukan moratorium pembangunan kantor pemerintahan. Langkah lain, menghentikan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Kalla sadar bahwa dirinya dan Jokowi bukan pimpinan partai. Untuk itu, ia dan Jokowi akan berkonsultasi terlebih dulu dengan parpol pendukung terkait rencana menaikkan harga BBM itu.
"Kami berdua bukan pimpinan partai, harus konsultasi supaya aman di politik. Sudah kecil (koalisi di parlemen), tidak aman lagi, itu lebih berbahaya," kata Kalla.
No comments:
Post a Comment