Gaya sindiran Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama "Ahok" pada bawahannya dinilai tak lazim dalam roda pemerintahan. Namun, gaya tersebut dianggap tepat dalam era tranparansi dan keterbukaan publik.
Misalnya dalam kasus perseteruan antara Ahok dan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Konflik tersebut dilatari ketidakpuasan Ahok terhadap kinerja Rustam yang berbuntut sindiran Ahok terhadap Rustam.
Ahok menilai, Rustam belum maksimal membebaskan lahan negara untuk mendukung normalisasi sungai dalam penanganan banjir.
Sikap sindiran sekaligus kritik Ahok terhadap Rustam di depan publik itu dinilai tepat dilakukan sebagai seorang atasan.
"Tidak perlu lagi membuat ruang tertutup di ruang publik apa yang menjadi sistem manajemen di pemerintahan daerah," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungiKompas.com di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Mayoritas roda pemerintahan selama ini sangat tertutup dalam hal pengoreksian atasan terhadap bawahan. Publik seakan jauh dengan pemerintahan. Jarak itu tampak seperti ruang tertutup dan tidak bisa dibuka publik.
Padahal, publik diibaratkan sebagai pemilik saham dalam pemerintahan. Sementara gubernur dan wakilnya merupakan direktur utama.
"Mereka bayar pajak untuk APBD, mereka juga memilih pemimpinnya, direktur utamanya, gubernur bersama wakil gubernur," ujar Yunarto.
Bagi sebagian pihak, sikap Ahok tak basa dijalankan. Namun, secara substansi, kata Yunarto, tepat dilakukan dengan catatan ada perbaikan komunikasi oleh Ahok.
Perbaikan komunikasi perlu dilakukan lantaran persepsi publik soal Ahok masih cenderung negatif.
Dalam survei Populi Center beberapa waktu lalu, selain sikap tegas sebanyak 38 persen, masyarakat juga mengenal sikap kasar Ahok sebesar 11 persen.
"Ahok harus menyadari cara komunikasi beliau dengan publik dan anak buah. Kalau itu bisa diadaptasi bisa lebih bijak, bukan tak mungkin output-nya tetap sama, tapi kotroversinya berkurang," ujar Yunarto.
No comments:
Post a Comment