Sejak Ahok Jabat Wagub DKI, Banyak Pejabat Mengancam Mundur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku berulang kali mendapati anak buahnya mengancam mundur. 

Sejak masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok sudah mendapati ancaman semacam itu.

"Kalau bilang kabarnya (pejabat) mundur sudah saya dengar sejak jadi wagub," kata Ahok di RPTRA Mawar, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).

(Baca: Wali Kota Jakut Mengundurkan Diri karena Tak Ingin Ganggu Kinerja Ahok)

Adapun pejabat Pemprov DKI Jakarta yang pertama kali mengundurkan diri adalah Novizal.

Ia mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Terkait pengunduran diri Novizal, Ahok mengatakan bahwa ketika itu ada ancaman semua pejabat eselon II di Dinas Perumahan dan Gedung akan mundur apabila Ahok memecat pejabat SKPD tersebut.

"Kalau saya pecat orang di Dinas Perumahan, semua pejabat eselon II mundur. Nyatanya enggak mundur," kata Ahok.

Setelah Novizal, tercatat sejumlah pejabat Pemprov DKI juga mengundurkan diri, yakni mantan Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan, mantan Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Haris Pindratno, mantan Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko Sri Margianto, dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.

(Baca: Ahok Tunjuk Wakil Wali Kota Jakut sebagai Pengganti Sementara Rustam Effendi)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pengunduran diri Rustam Effendi dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara tak berkaitan dengan candaannya.

Beberapa hari lalu, Ahok sempat menuding Rustam bersekongkol dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendrakarena tak juga menertibkan kawasan kolong tol Ancol.

"Saya kira ini proses panjang bukan cuma candaan kemarin," kata Ahok, di Balai Kota, Selasa (26/4/2016).

Ahok mengaku sudah ada perbedaan prinsip dengan Rustam sejak Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terendam banjir. Kemudian penertiban kawasan Kalijodo.

Ahok menyebut, Rustam membuat surat pernyataan agar sebuah bengkel engsel di kawasan tersebut tidak dibongkar.

"Dia minta waktu dua bulan (untuk menertibkan bengkel engsel). Bisa kebayang enggak kalau Kalijodo diratain, ada satu bengkel enggak diratain, kamu tafsirannya apa?" kata Ahok kesal.

Sehingga, ia berpikir, hal ini bisa berbahaya secara politik. Terlebih, pemilik bengkel engsel itu adalah seorang dari etnis Tionghoa.

"Makanya saya tegur dia, kok kamu minta izin, agar enggak dihancurin itu usaha? Ya memang panjanglah ini, enggak apa-apa kami apresiasi kinerja dia," kata Ahok.