Anggota DPRD DKI di Pusaran "Grand Corruption"

Mohamad Sanusi mengatakan bahwa kasus dugaan suap yang menjeratnya tidak melibatkan anggota DPRD DKI lainnya.

Dia mengaku hanya anggota biasa di Balegda yang mustahil bisa memengaruhi anggota lain untuk menyetujuinya.

Sementara itu, kuasa hukumnya, Irsan Gusfrianto, mengungkapkan adanya pertemuan antara Sanusi dan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang juga melibatkan sejumlah anggota DPRD lain.

Mereka adalah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Ketua Balegda Mohamad Taufik.

Pertemuan tersebut juga diikuti Ketua Pansus Reklamasi Selamat Nurdin dan salah satu anggota Balegda, Mohamad Sangaji.

(Baca: Prasetio dan Taufik Disebut Kuasa Hukum Sanusi Bertemu Aguan)

Saat dikonfirmasi, Selamat Nurdin membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dia mengaku diajak oleh Ketua DPRD DKI Prasetio. Saat itu, orang-orang yang hadir sama dengan yang disebut oleh Imran. (Baca: Selamat Nurdin Mengaku Diajak Prasetio Saat Bertemu Bos Agung Sedayu)

"Pertemuannya enggak spesial kok, hanya ngabuburit. Yang ditafsirkan kejauhan deh, nanti bisa dosa lho," ujar politisi PKS itu, Selasa (19/4/2016).

TRIBUNNEWS / HERUDINKetua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, keluar dari gedung KPK, Jakarta, usai diperiksa penyidik, Senin (11/4/2016).

Prasetio yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dia yang mengajak Selamat Nurdin, M Taufik, dan Ongen Sangaji untuk menemui Aguan. Menurut Ketua DPRD DKI itu, M Taufik mengajak adiknya, M Sanusi.

Prasetio mengakui mengenal Aguan sejak lama. Bahkan, dia menyebut Aguan sebagai salah seorang yang berjasa dalam hidupnya. Sejak dia menjadi Ketua DPRD DKI, dia tak pernah bertemu dengan Aguan. Dia pun mengajak koleganya di DPRD DKI untuk silaturahim ke bos Agung Sedayu Group itu. (Baca: Prasetio: Saya Bisa seperti Sekarang Ini Salah Satunya berkat Dukungan Aguan...)

"Enggak ada obrolan apa-apa soal raperda, enggak tahu kalau Sanusi," ujar Prasetio ketika dihubungi, Rabu (20/4/2016).

Menurut kuasa hukum Sanusi, pada pertemuan itu, Sanusi tidak ikut diskusi dengan Aguan dan anggota DPRD DKI lainnya. Dengan demikian, kliennya tidak tahu apa pun pembahasan dalam diskusi tersebut.

"Setelah itu, Bang Uci pergi ke ruang tengah, tidak ikut pembahasan lainnya," ujar Irsan.

"Grand corruption" dan aroma suap

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menyebut kasus suap Rp 2 miliar yang menetapkan M Sanusi sebagai tersangka sebagaigrand corruption tidak hanya melibatkan Sanusi, tetapi juga banyak pihak. (Baca: KPK Sebut Suap Anggota DPRD DKI Sebagai "Grand Corruption")

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Inggard Joshua, menyebut sudah sejak lama mengetahui ada yang tidak beres dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta.

"Harus saya akui aroma suap itu ada. Sejak tahun lalu, saya katakan aroma itu ada dan terbukti sekarang," ujar Inggard, Jumat (15/4/2016).

Inggard mengatakan, aromanya jelas tercium ketika mulai ada desakan-desakan dari pimpinan untuk menyetujui raperda ini. (Baca: Cerita soal Aroma Suap dan Desakan Pimpinan DPRD DKI untuk Menyetujui Raperda Reklamasi)

Desakan-desakan ini berpotensi menimbulkan tindakan transaksional. Sehingga, sejak desakan awal muncul setahun lalu, Inggard sudah menentukan sikap untuk tidak membahas perda ini terlebih dahulu.

Selain Inggard, aroma suap juga sudah dirasakan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Fajar Sidiq, yang juga merupakan adik almarhum Ustaz Jeffry Al-Buchori. Dia menceritakan, sesama anggota Dewan pernah saling "menggoda" mengenai itu.

"Kalau ditawari langsung enggak pernah. Cuma ngobrol-ngobrolsama teman saja isunya begitu. 'Eh lu ditawarin enggak Rp 100 juta'," ujar Fajar.

Fajar yang mendengar hal itu mengaku hanya bisa menggelengkan kepala. Sebab, kata Fajar, sejak awal dia sudah menolak reklamasi.

Meski demikian, Fajar mengatakan tidak mengetahui kebenaran isu suap yang dibicarakan sesama anggota Dewan tersebut. Sebab, dia merasa tidak pernah ditawari secara langsung.

Seiring dengan cerita itu, beredar pula kabar burung yang menyebut sejumlah anggota DPRD DKI menerima "hadiah" tahun baru 2016 ke Amerika Serikat dan mendapat mobil Toyota Alphard.

Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi membenarkan sejumlah anggota DPRD DKI ke luar negeri pada akhir tahun 2015. Dia menyebut Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi melakukan perjalanan ke Amerika bersama keluarganya sekitar akhir tahun 2015.

Hal ini diketahui dari surat tembusan ke Kedutaan Amerika Serikat soal permintaan visa.

Selain Prasetio, kata Yuliadi, beberapa anggota Dewan lain yang sempat pergi ke luar negeri adalah Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin. Keduanya melaksanakan umrah sekitar akhir tahun. (Baca: Sekwan Benarkan Sejumlah Anggota DPRD DKI ke Luar Negeri pada Akhir 2015)

Pihak yang disebut menerima gratifikasi ke luar negeri membantah hal tersebut. Prasetio menyebut kabar tersebut sebagai hoax. (Baca: Prasetio: Isu Suap Berbentuk Jalan-jalan ke Amerika Itu "Hoax")

Begitu juga Sani dan Selamat Nurdin. Keduanya membantah kabar burung tersebut. (Baca: "Kabar Burung" Penerima Suap Raperda Reklamasi Gegerkan DPRD DKI)

Tak ada anggota DPRD DKI terlibat selain Sanusi?

Dalam keterangan tertulisnya, Sanusi menyebut tidak ada anggota DPRD DKI yang terlibat dalam kasus suap yang menjadikannya tersangka. Namun, siapa yang percaya? (Baca: Sanusi Sangkal Ada Anggota DPRD DKI Turut Terlibat Kasus Reklamasi)

Menurut Inggard Joshua, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem meyakini bahwa banyak temannya sesama anggota Dewan atau bahkan pihak lain yang terseret kasus itu.

"Kalau grand corruption itu kan menyangkut orang banyak, bisa dari eksekutif, legislatif, dan korporasi. Enggak mungkin dilakukan oleh seorang Sanusi saja," kata Inggard.

ICW pun mengeluarkan komentar senada dengan Inggard. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, kasus dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta pasti melibatkan banyak pihak.

"Dalam kasus ini, mustahil Sanusi main sendiri karena sejumlah informasi sudah menemui titik terang. Misalnya, pertemuan Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD. Nah, itu petunjuk awal yang mengarahkan bahwa perbuatan ini diduga melibatkan anggota DPRD lainnya," kata Donal.

Pemeriksaan di KPK

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa anggota DPRD DKI yang namanya disebut oleh Sanusi, yakni Prasetio, M Taufik, Ongen Sangaji, Selamet Nurdin, dan Merry Hotma.

Penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa pihak dari Pemprov DKI, seperti Kepala Bapeda Tuty Kusumawati dan Kepala BPKAD Heru Budi Hartono, juga staf Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja.

Proses pemeriksaan terus berjalan. Berbagai materi pemeriksaan terus didalami. Apakah Sanusi benar main sendiri atau bersama? Tinggal dilihat nanti siapa yang akan mengenakan baju oranye selanjutnya.