Kepala Humas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana menggeledah kantor kejaksaan itu.
Penggeledahan terkait kasus yang tengah ditangani KPK, yaitu dugaan suap oleh oknum pejabat PT Brantas Abipraya untuk menghentikan perkara di Kejati DKI.
"Kita tunggulah. Kalau ada penggeledahan, kita persilakan," ujar Waluyo saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Waluyo mengatakan, saat ini belum ada keramaian di kantor Kejati DKI Jakarta. Belum tampak ada petugas-petugas yang hendak melakukan penggeledahan.
"Masih biasa aja (keramaian). Baru ada teman-teman saja," kata Waluyo.
KPK masih melakukan pengembangan kasus dugaan suap ke Kejati DKI Jakarta untuk menghentikan perkara korupsi di PT Brantas Adipraya. Hari ini penyidik KPK akan menggeledah kantor Kejaksaan Tinggi DKI.
KPK sudah memeriksa dua pejabat Kejati DKI, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu. Keduanya berstatus sebagai saksi.
Ketua KPK Agus Rahardjo enggan membeberkan lebih lanjut keterlibatan dua orang tersebut dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis kemarin.
PT Brantas Abipraya (PT BA) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi.
Dalam tangkap tangan semalam, KPK menjerat Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko, Senior Manager OT BA Dandung Pamularno, dan seorang bernama Marudut. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan ketiganya dilakukan pada Kamis pukul 09.00 di salah satu hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
Menurut Agus, Dandung menyerahkan uang kepada Marudut di toilet pria di hotel itu. Setelah digeledah, dari Dandung dan Marudut ditemukan uang 148.835 dollar AS atau hampir Rp 2 miliar.
No comments:
Post a Comment