Pengusaha Ini Sebut SBY Pahlawan Kalau Berani Cabut Subsidi BBM

Jakarta -Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas persoalan subsidi BBM. Persoalan ini tak seharusnya dilimpahkan pada pemerintahan baru nanti.

Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pembengkakan subsidi untuk BBM terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Maka dari itu, Presiden SBY harus berani bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

"Oleh karena itu tidak tepat mewariskan problem bom waktu ini pada pemerintah yang akan datang. Posisi Kadin, kita cenderung mengatakan, menghapuskan subsidi itu sama sekali, dan mengalokasikan subsidi itu ke tujuan yang lebih bermanfaat, tepat sasaran," kata Suryo yang akrab disapa SBS ini di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

SSB mengatakan, tak ada alasan bagi pemerintahan saat ini untuk tidak mengambil kebijakan mencabut BBM bersubsidi. Karena menurutnya, pemerintahan tersebut akan berakhir tak lama lagi dan tak perlu ada kekhawatiran meninggalkan jejak kurang baik di masyarakat.

"Pemerintah sekarang lah, itu sangat memungkinkan. Karena tak perlu memikir popularitas, pemerintah akan lengser," tambahnya.

Dia juga mendesak menteri-menteri ekonomi untuk mendorong Presiden SBY segera mengambil kebijakan ini, tanpa menunda-nunda lagi. Karena semakin lama tertunda, dampak buruk yang akan ditumbulkan semakin besar.

Subsidi BBM, lanjut SBS, seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat seperti infrasturktur, pembukaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

"Indonesia nanti berada di posisi yang sangat lebih menguntungkan, untuk bangun infrastruktur, pendidikan, pangan kesehatan dengan Rp 1 triiun per hari. Rp 365 triliun per tahun. Ini bukan jumlah yang kecil. Pemahaman yang tadi perlu diluruskan. Dengan menunda justru membuat rakyat menjadi tidak sejahtera," tegas dia.

Maka dari itu, Presiden SBY disesak untuk berani menaikkan BBM.

"Pemerintah sekarang akan menjadi hero, pahlawan kalau melakukan itu. Akan meninggalkan sejarah sebagai pahlawan yang menyehatkan perekonomian kita," katanya.

(zul/ang) 

Jakarta -Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Pusat mendesak pemerintah berani mengambil sikap terhadap tingginya subsidi BBM, yang jumlahnya mencapai Rp 200 triliun lebih. Kadin meminta pemerintah tak hanya menaikkan harga, tapi menghapus semua subsidi BBM.

"Sudah 4 tahun kita menyampaikan terus menerus agar pemerintah menyelesaikan masalah ini. Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah korektif," tegas Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto dalam Konferensi Pers mengenai Persoalan BBM Bersubsidi, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Suryo beralasan, BBM subsidi selama ini tak tepat sasaran. Karena BBM subsidi hanya dinikmati orang-orang kaya yang tak berhak disubsidi. Bahkan menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengetahui kenyataan tersebut.

"Bahkan Pak Presiden mengetahui. Kenapa tidak tepat? Karena yang menikmati BBM subsidi banyak pihak yang mampu, yang tak perlu disubsidi," tambah Suryo.

"Di samping itu, kita tahu karena terjadi disparitas (perbedaan) harga, banyak BBM yang diselundupkan, yang diselewengkan, ini sangat merugikan. Bahkan ada yang menyebut, para nelayan daripada mencari ikan lebih baik menjual solar," imbuhnya.

Masyarakat pun harus sadar bila persoalan ini didiamkan, maka akan semakin memberatkan masyarakat sendiri. Persoalan BBM subsidi ini menurut Suryo ibarat penyakit kanker yang harus segera dicabut.

"Kalau ini didiamkan maka akan lebih memberatkan rakyat. Beban itu nanti pada akhirnya akan dipikul juga oleh rakyat. Dampaknya akan lebih besar. Kalau mau cabut sekalian, sakitnya sekalian," tutup Suryo.