Lebih Baik Ahok Sendiri daripada Harus "Kawin Paksa"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Irfan Putra Sidin menilai Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama lebih baik memimpin Jakarta seorang diri, daripada harus didampingi oleh orang yang tidak ia kehendaki. 

Sebab, kata Irfan, apabila nantinya Ahok tidak cocok dengan pasangannya, yang rugi bukan hanya dia, tetapi juga seluruh masyarakat DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Irfan merujuk pada adanya kemungkinan Ahok dipasangkan dengan orang yang diusung oleh partai politik, padahal orang tersebut tidak disukai olehnya. 

"Lebih baik tidak usah kawin lagi daripada harus kawin paksa. Daripada nantinya dia (Ahok) hanya disibukkan urusan berantem dalam urusan politik. Tentu kita semua yang akan dirugikan," kata Irfan dalam diskusi "Mencari Wagub DKI Pasca Gerindra-PDIP Pecah Kongsi, di Jakarta, Jumat (5/9/2014). 

Apalagi, lanjut Irfan, tidak ada undang-undang yang mengharuskan seorang kepala daerah memiliki wakil. Terlebih lagi apabila posisi jabatan seorang kepala daerah itu tinggal menyisakan 18 bulan masa jabatan. 

Pendamping kepala daerah (wakil) dianjurkan untuk diisi apabila masih di atas 18 bulan masa jabatan. "Kalau tinggal 18 bulan, lebih baik tidak usah kawin (memiliki wakil). Apalagi tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu (wajib memiliki wakil)," ujar dia. 

Seperti diberitakan, saat ini Gubernur DKI Joko Widodo telah berstatus presiden terpilih yang akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. Artinya sebelum tanggal tersebut Jokowi sudah harus mengyndurkan diri. Bila Jokowi mengundurkan diri, maka wakilnya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama akan otomatis naik jabatan menjadi gubernur. 

Dengan demikian, akan terjadi kekosongan posisi Wakil Gubernur. Sesuai aturan, Gerindra dan PDI Perjuangan berhak menyepakati dan mengajukan dua nama untuk menjadi calon wakil gubernur. Adapun proses pemilihan nantinya akan dilakukan oleh seluruh anggota DPRD DKI.