Ahok Mengaku Sudah Bicara dengan Pejabat KKP soal Reklamasi

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah pernah berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Adapun orang yang pernah ditemuinya adalah Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad.

Dari pertemuan itu, Ahok (sapaan Basuki) menyebut Sudirman mengatakan kepadanya bahwa reklamasi merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan yang rusak.

Atas dasar itu, Ahok menilai izin reklamasi yang sejauh ini ia terbitkan bukan sesuatu yang salah.

"Beliau yang ngajarin saya, waktu datang dulu 'kalau teluk sudah terkontaminasi, maka teknik mengatasinya adalah reklamasi. Supaya menyerap bahan-bahan beracun'. Ada bukunya beliau lagi," kata Ahok di Balai Kota, Senin (18/4/2016).

Pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui kewenangan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta memang ada di Gubernur DKI Jakarta.

Akan tetapi, ia menegaskan izin pelaksanaan reklamasi baru bisa dikeluarkan gubernur setelah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kata dia, izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

Susi menyebut dua syarat inilah yang tidak dipenuhi Ahok saat menerbitkan izin pelaksanaan proyek reklamasi.

Menanggapi hal itu, Ahok menilai Susi tidak mempermasalahkan reklamasi secara lingkungan. Namun lebih kepada proses perizinan.

Ahok pun mengaku tak mempermasalahkan apabila nantinya proses perizinan diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Kalau soal izin, saya tidak masalah kok. Kamu mau ambil kembali izin, bukan saya, saya tidak masalah kok. Yang penting kalau Anda buat di Jakarta, bikin izin, Jakarta dapetnya apa," ujar Ahok.

Sebelumnya, Susi mengatakan, pemerintah pusat dan DPR sepakat untuk meminta Ahok menghentikan sementara proses reklamasi Teluk Jakarta sampai semua ketentuan dalam perundang-undangan dipenuhi.

Namun, Ahok menegaskan bahwa ia tidak akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, penghentian proyek reklamasi bisa menyebabkannya digugat.

Ahok menilai, rekomendasi itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika menjalankan rekomendasi itu, Ahok menyebut dirinya berpotensi menanggung gugatan yang akan ditujukan kepadanya.

"Beliau hanya rekomendasi lho, saya bisa digugat orang. Kalau gugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu aja," ujar Ahok, di Balai Kota, Jumat (15/4/2016).

Sampai sejauh ini, Ahok diketahui sudah menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi di lima pulau, masing-masing di Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land; Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo; Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan Intiland; Pulau I kepada PT Pembangunan Jaya Ancol; dan Pulau K yang juga diserahkan ke PT Pembangunan Jaya Ancol.