Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, berjanji akan mencarikan penyelesaian terkait banjir yang melanda sekitar kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah wilayah di Solo utara. Banjir bandang yang terjadi Rabu hingga Kamis pekan lalu tersebut merendam ribuan pemukiman di Solo Utara.
Meskipun kediaman Jokowi tak ikut terendam, namun jalan di sekitar rumah mantan wali kota Solo itu rusak parah akibat tergerus arus air yang deras. Menurut pria kelahiran Solo 5 November 1954 tersebut, penanganan banjir di Solo Utara harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu bagian hilir yang ada di kota Solo yang kemudian baru akan beralih ke bagian hulu di wilayah Karanganyar dan Boyolali.
"Saat ini sudah kita mulai, normalisasi kali Pepe dan menyusul nanti sungai lainnya. Kalau tidak terlalu berat pekerjaannya akan kami selesaikan tahun 2016 mendatang," ujar Basuki kepada wartawan, disela kunjungan ke Solo, Jumat (1/4).
Basuki berdalih, penyelesaian masalah banjir di Solo Utara dilakukan bukan semata-mata lantaran terdapat kediaman pribadi Jokowi, melainkan sudah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
"Kalau Solo banjir memang tidak melihat rumah siapa-siapa, ya kan," guraunya.
Dalam penanganan tersebut, Basuki klaimsudah mempersiapkan program bernama Pepe hulu dan Pepe hilir."
"Kita akan perbaiki dari(kali) Pepe hulu dan (kali) Pepe hilir. Kalau nangani sungai pasti dari hilir dulu, tidak mungkin dari hulu dulu," tandasnya.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menjelaskan ihwal pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan memperbaiki jalan rusak di sekitar kediaman pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Transparansi penggunaan APBN tersebut dinilai FITRA agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyrakat.
"Kalau bisa sih Pemda harus informasikan publik itu dana APBN mana. Ini kan untuk akuntabilitas publik harus informasi dana APBN mana," ujar Sekjen FITRA Yenny Sucipto saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/5).
Yenny menduga ada kemungkinan APBN yang digunakan untuk perbaikan jalan itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya menjadi wewenang Pemda. "Memang dari APBN tapi bisa melalui DAK. Yang harus dicek itu apakah dari DAK. Kalau itu memang ada untuk infrastruktur. Kan tanggung jawab pemerintah daerah memakai DAK itu. Apakah untuk jalan atau untuk apa," tuturnya.
"Kalau jalan di sekitar jalanan Jokowi itu temen-temen Pemda yang alokasikan itu, bisa gunakan pakai dana APBN itu melalui DAK atau DAU. Atau dana penyesuaian," ucapnya.
Meski demikian, tambah Yenny, pihaknya tetap mendesak Wali Kota Solo menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di sekitar kediaman Jokowi tersebut.
"Apakah DAK, DAU atau dana penyesuaian yang diberikan ke Pemda," tandasnya.
Sebelumnya, Rudyatmo mengungkapkan jika dana perbaikan jalan rusak di sekitar kediaman pribadi Jokowi bakal diambil melalui APBN.
"Duitnya dari APBN, makanya nanti Pak Menteri kita ajak ke sana untuk melihat kondisinya.Sekalian ngadep pak Presiden," ucapnya.
No comments:
Post a Comment