Ahok: Tak Mau Gabung ke PT Transjakarta, APTB Jangan Lewat "Busway"

KOMPAS/LASTI KURNIAAngkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan rute Bekasi- Tanah Abang dan Bekasi-Bunderan Hotel Indonesia (HI), melintas di Halte Dukuh Atas 1 pada hari peresmian operasionalnya, Jakarta, Selasa (21/5/2013). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan dua rute baru APTB yaitu Bekasi-Tanah Abang dan Bekasi-Bunderan Hotel Indonesia (HI) dengan armada masing-masing 20 unit.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan agar operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) bergabung dengan PT Transjakarta dan mengikuti berbagai aturan yang ada.

Jika operator APTB masih menolak tawaran Basuki, maka mereka tidak lagi bisa melintas di jalur transjakarta, dan tidak lagi bisa melintas ke tengah kota. APTB hanya dapat beroperasi hingga daerah perbatasan Jakarta.  

"Kalau dia (APTB) enggak mau (gabung PT Transjakarta), ya sudah, enggak usah ikut. Kalau kamu enggak ikut, saya (DKI) rugi? Enggak juga. Berarti kamu jangan masuk ke (jalur) transjakarta, sampai ujung saja. Jangan nyalahin kami kalau kami perluas (trayek) transjakarta kami sampai ke tempat Anda," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (5/5/2015). 

Salah satu syarat bagi operator untuk bergabung dengan PT Transjakarta adalah adanya penerapan sistem rupiah per kilometer. Dengan demikian, bus tidak lagi mengetem atau berhenti sembarangan mencari penumpang dan mengejar setoran. Bus juga bisa melintas di busway atau jalur transjakarta.

Ia menjelaskan, sistem rupiah per kilometer yang diberlakukan untuk APTB saat ini masih dalam proses tender. Proses tender yang ditargetkan rampung pada akhir Mei itu akan menentukan besaran tarif rupiah per kilometer yang didapat dari operator dan Dinas Perhubungan Transportasi (Dishubtrans) DKI. 

"Kami yang subsidi dan bayar (ke operator) sehingga penumpang enggak perlu bayar dua kali. Kan kami kasih kemudahan, kamuturunin penumpang di tempat kami (Jakarta), terus mereka naik transjakarta enggak bayar. Warga DKI mau naik bus kamu, tetapi disuruh bayar lagi, kan enggak benar dong. Kalau mau, (operator APTB) gabung sama kami (PT Transjakarta) saja, dan kami bayar rupiah per kilometer," kata Basuki. 

Ia juga menampik anggapan bahwa penerapan sistem rupiah per kilometer ini justru merugikan operator bus. Pasalnya, mereka menganggap nilai yang diterapkan terlalu murah. Ia meminta operator bus untuk menunggu hasil lelang tender terlebih dahulu. Dengan demikian, warga tidak akan lagi terbebani ongkos transportasi yang mahal. 

"Kalau transpor murah, dengan harga sembako yang kami jaga, otomatis warga dengan penghasilan berapa pun juga cukup (uang untuk naik bus)," kata Basuki.