Merdeka.com - Kasus mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) APBD 2014 terus bergulir di Bareskrim Polri. Setelah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan, dua orang PNS DKI Jakarta, ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Alex Usman dan Zaenal Soleman. Saat kasus ini terjadi, Alex tengah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal sebagai PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Setelah dipanggil dan dimintai keterangan beberapa kali, Alex belakangan dijemput paksa petugas Bareskrim Polri. Tak cuma kalangan PNS DKI, Polri pun mulai menggali keterangan pada anggota DPRD selaku mitra kerja DKI.
Dua orang yang diperiksa adalah Lulung Lunggana dan Zulfikar. Pada saat proyek pengadaan UPS itu terjadi, keduanya merupakan ketua dan sekretaris di Komisi E DPRD yang menangani pendidikan.
Dari pemeriksaan dua anggota DPRD itu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut, sejauh masih dalam meminta keterangan tambahan.
Di sela kasus yang bergulir, ada pemandangan tak biasa di kantor gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin kemarin. Dia kedatangan tamu, yakni Kepala Bareskrim Polri, Komjen Budi Waseso.
Budi menyebut kedatangannya soal kasus UPS. Kenapa Kabareskrim sampai harus temui Ahok soal kasus tersebut?
Mereka adalah Alex Usman dan Zaenal Soleman. Saat kasus ini terjadi, Alex tengah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal sebagai PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Setelah dipanggil dan dimintai keterangan beberapa kali, Alex belakangan dijemput paksa petugas Bareskrim Polri. Tak cuma kalangan PNS DKI, Polri pun mulai menggali keterangan pada anggota DPRD selaku mitra kerja DKI.
Dua orang yang diperiksa adalah Lulung Lunggana dan Zulfikar. Pada saat proyek pengadaan UPS itu terjadi, keduanya merupakan ketua dan sekretaris di Komisi E DPRD yang menangani pendidikan.
Dari pemeriksaan dua anggota DPRD itu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut, sejauh masih dalam meminta keterangan tambahan.
Di sela kasus yang bergulir, ada pemandangan tak biasa di kantor gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin kemarin. Dia kedatangan tamu, yakni Kepala Bareskrim Polri, Komjen Budi Waseso.
Budi menyebut kedatangannya soal kasus UPS. Kenapa Kabareskrim sampai harus temui Ahok soal kasus tersebut?
Budi mengaku kedatangannya selama dua jam itu untuk meminta izin pada Ahok sebab ada sejumlah staf yang bakal dimintai keterangan.
"Ini masih kelanjutan kasus UPS. Ada beberapa saksi yang kami panggil dari staf ahli. Saya minta izin dulu dengan Bapak Gubernur," kata Budi.
Berbeda dengan saksi lainnya, Budi menyatakan pemeriksaan staf DKI tersebut akan dilakukan di Balai Kota agar tak mengganggu kerja. Lebih kurang ada lima staf yang diperiksa.
"Untuk percepatan kasus ini tentunya kami akan periksa di kantor saja supaya tidak ganggu pekerjaan. Tentunya yang berkaitan dengan itu. Bisa lebih dari lima," lanjutnya tanpa menjelaskan nama lima staf itu.
Kapan pemeriksaan dilakukan, dia belum bisa memastikan.
Untuk memperlihatkan keseriusan Polri menangani kasus ini, Kabareskrim menegaskan bukan tak mungkin Presiden Jokowi dan Ahok pun akan dimintai keterangan. Keterangan Jokowi bisa jadi dibutuhkan mengingat dirinya saat itu sedang menjadi gubernur DKI dan kini dilanjutkan Ahok.
"Ya kami juga akan minta Bapak (Jokowi), saat dia jadi gubernur," tegas Budi.
"Dan tidak menutup kemungkinan beliau juga akan diminta keterangan. Ada beberapa hal yang akan kita tanyakan kepada pak Gubernur. Alasannya, dia adalah salah satu yang melaporkan dan berkas-berkas itu akan kami minta. Mungkin kami akan memanggil beliau. Nanti akan kami sesuaikan dengan agenda beliau," tambahnya.
Tapi dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan dilakukan. Yang jelas, kata dia, keterangan dua orang penting di DKI itu akan mempercepat pengungkapan kasus ini.
"Kami masih periksa yang 2014 yang masih kami tangani. Tidak menutup kemungkinan kami lihat yang di 2013," tambahnya.
Rupanya kunjungan Kabareskrim soal koordinasi penanganan kasus UPS disambut baik Ahok. Dia pun mengklaim siap diperiksa polisi terkait kasus bernilai triliunan itu.
"Saya siap dong supaya sekurang-kurangnya terungkap uang besar ini. Melebihi Hambalang dan Century," katanya.
Melihat kinerja Kabareskrim, Ahok sampai menyanjung Komjen Pol Budi Waseso sebagai orang yang berani. Dia pun siap mendukung Budi sepenuhnya agar dalang kasus UPS terungkap.
"Kami tentu mendukung kan. Beliau mau dapat keterangan ya kami kasih. Pokoknya kami dukung ada Kabareskrim yang berani begini dan bersih, bagus itu," katanya.
"Ini masih kelanjutan kasus UPS. Ada beberapa saksi yang kami panggil dari staf ahli. Saya minta izin dulu dengan Bapak Gubernur," kata Budi.
Berbeda dengan saksi lainnya, Budi menyatakan pemeriksaan staf DKI tersebut akan dilakukan di Balai Kota agar tak mengganggu kerja. Lebih kurang ada lima staf yang diperiksa.
"Untuk percepatan kasus ini tentunya kami akan periksa di kantor saja supaya tidak ganggu pekerjaan. Tentunya yang berkaitan dengan itu. Bisa lebih dari lima," lanjutnya tanpa menjelaskan nama lima staf itu.
Kapan pemeriksaan dilakukan, dia belum bisa memastikan.
Untuk memperlihatkan keseriusan Polri menangani kasus ini, Kabareskrim menegaskan bukan tak mungkin Presiden Jokowi dan Ahok pun akan dimintai keterangan. Keterangan Jokowi bisa jadi dibutuhkan mengingat dirinya saat itu sedang menjadi gubernur DKI dan kini dilanjutkan Ahok.
"Ya kami juga akan minta Bapak (Jokowi), saat dia jadi gubernur," tegas Budi.
"Dan tidak menutup kemungkinan beliau juga akan diminta keterangan. Ada beberapa hal yang akan kita tanyakan kepada pak Gubernur. Alasannya, dia adalah salah satu yang melaporkan dan berkas-berkas itu akan kami minta. Mungkin kami akan memanggil beliau. Nanti akan kami sesuaikan dengan agenda beliau," tambahnya.
Tapi dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan dilakukan. Yang jelas, kata dia, keterangan dua orang penting di DKI itu akan mempercepat pengungkapan kasus ini.
"Kami masih periksa yang 2014 yang masih kami tangani. Tidak menutup kemungkinan kami lihat yang di 2013," tambahnya.
Rupanya kunjungan Kabareskrim soal koordinasi penanganan kasus UPS disambut baik Ahok. Dia pun mengklaim siap diperiksa polisi terkait kasus bernilai triliunan itu.
"Saya siap dong supaya sekurang-kurangnya terungkap uang besar ini. Melebihi Hambalang dan Century," katanya.
Melihat kinerja Kabareskrim, Ahok sampai menyanjung Komjen Pol Budi Waseso sebagai orang yang berani. Dia pun siap mendukung Budi sepenuhnya agar dalang kasus UPS terungkap.
"Kami tentu mendukung kan. Beliau mau dapat keterangan ya kami kasih. Pokoknya kami dukung ada Kabareskrim yang berani begini dan bersih, bagus itu," katanya.
No comments:
Post a Comment