Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang merupakan rancangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berefek terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlihat penyerapan belanja pemerintah yang masih rendah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat belanja pemerintah hanya tumbuh sebesar 2,21% secara year on year (yoy). Memang hal ini disebabkan terlambatnya pengesahan APBN-P yang sekaligus membuat tidak optimalnya belanja dari setiap kementerian.
"Belanja pemerintah hanya sebesar 2,21%," ungkap Kepala BPS Suryamin di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2015)
Seharusnya bila pemerintah dapat mempercepat belanja di awal tahun, khususnya belanja barang, tentunya dapat mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dari kuartal I yang hanya sebesar 4,71%. Sedangkan sekarang, yang baru terealisasi optimal hanyalah belanja pegawai.
"Sekarang masih belum optimal, belanja barang, modal itu belum," jelasnya.
Kemudian, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,01% dan konsumsi lembaga non profit rumah tangga turun 8,25%. Sementara itu, untuk Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,36% dan ekspor turun 0,53% serta impor turun 2,20%.
Bila dibagi berdasarkan pulau, pertumbuhan tertinggi adalah di Bali dan Nusa Tenggara Timur dengan 8,86%. Selanjutnya Sulawesi 7,32%, Jawa 5,17%, Maluku dan Papua 3,74% dan Sumatera 3,53% serta Kalimantan 1,06%.
No comments:
Post a Comment