Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso (kanan), di Balai Kota, Senin (4/5/2015).Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan Bareskrim tidak akan memanggil Joko Widodo untuk dimintai keterangannya terkait kasusuninterruptible power supply (UPS).
"Orang-orang mengungkapkan (polisi) mau panggil Jokowi, bukan begitu maksudnya. Kalau memang dibutuhkan keterangan ya kami sampaikan dan kalau sudah cukup, ya sudah enggak ada apa-apa lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (5/5/2015).
Basuki juga menegaskan, pihaknya akan kooperatif dengan pihak kepolisian. Dia juga mempersilakan penyidik kepolisian memeriksa seluruh pegawai negeri sipil (PNS) DKI terkait.
Apabila polisi membutuhkan keterangan dari dirinya, Basuki mengaku siap memberi penjelasan dengan detail. Sehingga, polisi akan mendapat data yang akurat untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan UPS.
"Kata Pak Buwas (Kabareskrim Komjen Budi Waseso) juga bukan mau periksa pak Jokowi. Kepolisian, kalau memang (ada) data yang dibutuhkan dan harus minta keterangan pak Jokowi, polisi tentu akan minta kepada beliau. Tapi kami akan kasih data semua kok, kami juga sudah sering dimintai keterangan," kata Basuki.
Sebelumnya, saat mengunjungi Basuki di Balai Kota, Budi menyatakan pihaknya tidak akan memanggil Jokowi. Keterangan dari saksi-saksi yang dipanggil, lanjut dia, cukup untuk mengungkap permasalahan yang ada.
"Enggak dong, masa kasus-kasus kayak gitu (panggil Jokowi). Kalau memang yang ada sekarang sudah cukup untuk mengungkap semua, ya tidak perlu ke mana-mana," kata Budi.
Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim sudah menetapkan dua mantan pejabat DKI yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka. Alex diduga melakukan korupsi pengadaan UPS saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Sementara Zaenal diduga bersama-sama melakukan korupsi ketika menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Keduanya dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.
Bareskrim Polri juga telah memeriksa dua anggota DPRD DKI Abraham Lunggana dan Fahmi Zulfikar sebagai saksi. Pada tahun anggaran 2014, Lunggana atau yang karib disapa Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan. Sementara Fahmi pada tahun 2014 menjabat sebagai Sekretaris Komisi E.
No comments:
Post a Comment