Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan kelompok kerja (pokja) untuk merealisasikan program 5T (lima tertib) bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Garnisun, dan PT KAI, Senin (4/5/2015) kemarin. Melalui program itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Pemprov DKI tidak bisa mewujudkan ketertiban tanpa bantuan TNI dan Polri.
"Jakarta itu yang dibutuhkan adalah ketertiban. Bicara disiplin itu enggak bisa lepas dari TNI dan Polri. Sebagai contohnya, saya minta tolong bagian Biro Umum untuk belajar dari TNI belajar membersihkan toilet, toilet di Markas Kopassus jauh lebih wangi daripada toilet di Balai Kota. Ini membuktikan TNI disiplin dan melakukan kerja dengan baik," kata Basuki.
Nantinya, setelah program 5T ini terealisasi, wali kota yang akan menjadi pimpinan atau penanggung jawab wilayah. Adapun 5T itu seperti tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib berlalu lintas, dan tertib berdemo.
Realisasi program ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan 5 Tertib di Jakarta. Untuk tertib hunian, kata Basuki, Pemprov DKI sudah mulai banyak membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali.
Ia juga menegaskan mulai menggugat "preman" penyewa lahan negara. Kemudian, untuk tertib membuang sampah, Basuki menegaskan agar peraturan semakin ditegakkan. Ia tidak akan memberi hukuman sosial bagi warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan.
"Bisa-bisa kalau mereka disuruh push up, kami digugat. Lebih baik kami operasi tangkap tangan saja, serahkan dendanya ke hakim," kata Basuki.
Sementara untuk tertib PKL, Basuki berencana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut dia, PKL mencari keuntungan dengan menghampiri lokasi yang didatangi banyak warga, seperti trotoar ataupun di pinggir jalan. Hal itu yang membuat ia akan mengizinkan PKL tetap berdagang di trotoar, dengan syarat tidak membuat jalanan macet, menjaga kebersihan, serta para pedagang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP).
Sementara untuk tertib berlalu lintas dan berdemo, Basuki lebih menyerahkan hal itu kepada Polda Metro Jaya. "Ini seluruhnya jadi tugas dan tanggung jawab wali kota ya di wilayah. Kalau masih ada laporan wilayahnya tidak bersih dan tidak tertib, wali kota yang salah. Tugas suku dinas adalah sebagai konsultan dan kontraktor bapak-bapak (wali kota). Saya harap 2016 Jakarta bisa lebih tertata rapi dan tertib," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment