JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Mohammad Akbar, mengatakan, DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menargetkan layanan bus transjakarta bebas biaya alias gratis pada 2017. Ia menilai, hal ini efektif mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi, terutama pengguna sepeda motor.
"Sekarang kan katanya tarif itu disubsidi 60 persen, tahun depan bisa naikin 70 persen, tahun depannya lagi 85 persen. Ketika APBD Rp 100 triliun, transjakarta harus gratis. Semoga nanti terealisasi 2017. Pendidikan saja bisa, kesehatan bisa, masa transjakarta gratis enggak bisa," ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurut Taufik, penggratisan layanan bus transjakarta secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Karena saat ini, kata dia, 25 persen penghasilan rata-rata warga Jakarta habis hanya untuk biaya transportasi.
"Sekarang 25 persen penghasilan orang dibuat untuk transportasi. Gaji orang ini banyak terbuang transportasi. Kalau naik bus gratis, sisanya bisa dia kasih bini, bini-nya seneng, keluarga harmonis, enggak stres," ujar anggora fraksi Gerindra itu.
Sebelumnya, Taufik menyarankan agar fungsi PT Transjakarta sebagai operator bus ditinjau ulang. Sebab, ia mengaku khawatir PT Transjakarta akan bernasib sama seperti dua perusahaan bus "pelat merah", yakni Damri dan PPD. Menurutnya, alangkah lebih baik pengelolaan bus di Jakarta dipegang oleh swasta. Adapun PT Transjakarta hanya bertindak sebagai regulator yang mengawas dan mengatur para operator.
Taufik menilai, selama ini pengelolaan bus transjakarta di bawah pemerintah tidak pernah berjalan baik, karena sering mengalami masalah, baik dalam hal pengadaan maupun operasional. Tak hanya itu, ia juga menilai selama ini pengelolaan keuangan transjakarta tak pernah transparan.
No comments:
Post a Comment