Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kala menikmati makan siang bersama wartawan Kompas.com di Kantor Gubernur, Jumat (29/8/2014)JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengetahui penyebab utama salahnya pembuatan kartu virtual account bagi para penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sementara Dinas Perumahan DKI serta Bank DKI saling melempar tupoksi dan tanggung jawab atas pembuatan kartu itu.
"Bank DKI kasih saya bukti, ternyata usulan membuat kartu kayak begitu itu dari Dinas Perumahan DKI. Kepala dinasnya kurang asem itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut Basuki, Bank DKI tidak mungkin salah dalam membuat kartu virtual account. Sebab sebelumnya, Bank DKI telah berpengalaman membuat kartu autodebet bagi pedagang kaki lima (PKL) serta kartu ID PNS DKI.
Apabila Bank DKI sebagai pihak yang bersalah, maka ID PNS Bank DKI yang hingga kini ia kenakan juga bermasalah. Padahal, ID PNS itu telah digunakannya lebih dari satu bulan serta telah disebar pada PNS DKI lainnya.
"Jadi, bagaimana mungkin Bank DKI bisa salah mengerti maksud saya. Memang ini ada masalah di Dinas Perumahan, bisa si Yonathan (Kadis Perumahan) bisa anak buahnya," kata Basuki.
Kemudian, apakah Yonathan Pasodung termasuk salah satu pejabat DKI yang dirotasi dalam perombakan massal mendatang? "Enggak tahu, distafin saja dia (Yonathan). He-he-he," kata Basuki terkekeh.
Sebelumnya, Yonathan membantah pernyataan Basuki terkait pembuatan kartu virtual account bagi penghuni rusunawa. Yonathan mengaku pihaknya tidak pernah diberi instruksi Basuki berkoordinasi dengan Bank DKI membuat kartu virtual account.
Ia menolak mengomentari lebih lanjut perihal permasalahan kartu virtual account tanpa identitas dan foto penghuni. Menurut dia, tupoksi pembuatan kartu berada di Bank DKI.
"Sistem perbankan mana saya tahu? Masalahnya tanya sama Bank DKI, kartu itu yang keluarin Bank DKI bukan Dinas Perumahan," tukas Yonathan.
No comments:
Post a Comment