Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul meragukan hasil temuan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, temuan tersebut merujuk pada ketentuan UU Tahun 2012.
"Sangat meragukan tidak jelas, alamat wajib pajak saja sudah ngaco. Itu sudah keblinger. Belum lagi merujuk pada ketentuan UU 2012 padahal sudah ada 2015," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4).
Menurutnya, kesalahan bukan terjadi pada UU saja, melainkan terkait NJOP yang digunakan dalam pembelian lahan tersebut.
"Terus NJOP salah, salah menafsirkan NJOP dengan harga pasar. Itu kan harga pasar. Beda NJOP Rp 3 juta harga pasar Rp 5 juta. Padahal Ahok NJOP itu oknum-oknum BPK harus banyak dipenuhi," jelas dia.
Untuk itu, pihaknya bersikeras membahas tindak lanjut kasus tersebut. Ruhut juga menyarankan agar Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersikap profesional terhadap siapapun.
"Bicara panja pansus saya sudah ingatkan Fadli Zon dan kader Gerindra jangan lah dendam kalian ke Ahok mantan kader yang sudah keluar kalian ingin gunakan lembaga, pekerjaan rumah DPR bukan Gerindra, ada 9 fraksi lain," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment