Pemprov DKI Didorong Renegosiasi dengan "Manusia Perahu"

 Lebih dari sepekan sudah warga Pasar Ikan dan Kampung Aquarium merelakan tanah mereka ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penertiban tetap dilakukan meski sempat ada penolakan dari warga yang puluhan tahun sudah tinggal di sana. 

Mereka yang membayar pajak, membayar listrik dan air, serta diakui di KTP-nya beralamat di sana, dipindahkan oleh Pemprov ke rumah susun yang disebut lebih layak. Sayangnya, alternatif ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian warga. 

Mereka yang dengan keras menolak, kini bertahan hidup di perahu atau mengontrak tak jauh dari situ. Alasan yang paling sering dilontarkan warga yang menolak direlokasi ke rusun adalah karena jauhnya jarak dengan tempat mereka mencari nafkah. 

Mereka yang berprofesi sebagai nelayan atau pedagang di sana, merasa tak bisa bekerja apabila harus pindah ke lokasi yang jaraknya jauh.

Sama dengan anak-anak mereka yang enggan meninggalkan sekolah asal dan beradaptasi di sekolah baru. Sembari menuntut pemerintah untuk mengganti rugi rumah mereka, para "manusia perahu" ini hidup seadanya, mengandalkan bantuan para dermawan yang entah sampai kapan bisa menopang hidup mereka. 

Sosiolog Universitas Indonesia Daisy Indira Yasmine menilai alternatif yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik bagi warga. 

"Itu sudah bagus daripada digusur, direlokasi, lalu nggak diakomodasi," kata Daisy kepada Kompas.com, Kamis (21/4/2016). 

Menurut Daisy, perpindahan warga dari permukiman asalnya ke rumah susun merupakan akses ke taraf hidup yang lebih layak. Permukiman Pasar Ikan dan Kampung Aquarium yang padat, umumnya menyandang sejumlah masalah terkait kesehatan dan kelayakan. 

"Bagaimana kesehatan di permukiman itu dulu, bagaimana anak-anak mereka mandi, apakah sehat, mungkin kalau sekarang di rusun lebih layak buat mereka," ujar Daisy. 

Meski demikian, ia menilai penolakan direlokasi merupakan sesuatu yang wajar. Perubahan hidup yang begitu drastis ke hunian vertikal, akan dianggap sebagai hal yang menyeramkan bagi sebagian orang. 

"Ketika berubah secara drastis suatu komunitas, itu akan terganggu. Mereka selama puluhan tahun tinggal di situ, lalu harus membangun budaya yang baru lagi, menerima budaya baru itu yang sulit," kata Daisy. 

Kehidupan di perahu yang kini menyulitkan warga harus segera diatasi. Daisy mengatakan, perlu adanya renegosiasi antara Pemprov DKI dengan warga untuk mencari jalan terbaik. 

"Negosiasi ulang, pemerintah harus tahu kenapa mereka nggak mau pindah, lalu baiknya bagaimana, harus ada dialog yang terbangun antara pemerintah dengan warganya," ujar Daisy. 

Dengan adanya negosiasi, bukan tak mungkin warga akan senang pindah ke rusun. Karena jika dibiarkan berlama-lama, warga bisa jadi kembali menduduki tanah mereka dan menimbulkan masalah baru. 

Daisy juga melihat kasus Pasar Ikan dan Kampung Akuarium sebagai pembelajaran bagi pemerintah dalam melakukan penertiban. 

"Ke depan jangan sampai pembiaran oleh pemerintah sampai bertahun-tahun tinggal di tempat ilegal, harus ada tindakan cepat seharusnya," katanya.