Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan langkah Kementerian Kelautan dana Perikanan (KKP) untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, reklamasi itu perlu ditinjau ulang.
"Reklamasi kami dari PDIP mendukung dan setuju diadakannya moratorium atau pemberhentian reklamasi," kata Ketua Bidang Kemaritiman DPP PDIP Rokhmin Dahuri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4).
Dahuri menjelaskan, adapun selama moratorium berlangsung, pihaknya mengusulkan 3 hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakni agar seluruh pihak yang melanggar dalam moratorium ini diproses secara hukum, ditindak tegas dan diberi hukuman yang pantas agar ada efek jera.
"Selanjutnya agar tim gabungan yang dikoordinasikan maritim agar melakukan review dampak dari reklamasi itu. Tim ini harus melibatkan stakeholder terutama nelayan dan masyarakat pesisir, tuturnya.
Dahuri mengungkapkan, dari hasil review itu nantinya pihak terkait harus terima dengan ikhlas apakah dilanjutkan reklamasi atau tidak.
"Kalau dilanjutkan kami mengungkapkan dampak negatif harus dihapuskan dan dampak positif ditingkatkan. Dan selanjutnya para nelayan dan semua yang terkena imbas reklamasi diberi pemukiman baru yang lebih layak dan higienis," ungkapnya.
"Lalu mereka nelayan, orang pesisir, rakyat miskin dikasih saham, karena orang kaya itu uangnya banyak sehingga nanti kemajuan ekonomi di lahan reklamasi juga dinikmati nelayan," tambahnya.
Dirinya pun menyarankan agar reklamasi yang saat ini bersifat amdal regional menjadi regional terpadu. Sebab, reklamasi bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, namun meliputi pula beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Banten.
"Maka sifat amdal regional dan terpadu kemarin parsial, pulau per pulau, harus regional dan terpadu. Dan kami merekomendasikan di Indonesia ini jakarta reklamasi yang terakhir. Karena kalau tak dikoreksi, maka Jawa ekologinya akan hancur juga akibat ini," tutupnya.
No comments:
Post a Comment