KPK menyita sejumlah dokumen dan uang senilai Rp 1,7 miliar dari penggeledahan rumah Sekretaris MA, Nurhadi. Ternyata, ada cerita menarik saat para penyidik menggeledah rumah mewah Nurhadi di Jl Hang Lekir, Jaksel.
Informasi yang didapat dari KPK, Sabtu (30/4/2016), saat penyidik masuk ke rumah megah Nurhadi, tim langsung menggeledah beberapa ruangan. Beberapa dokumen penting yang dicari-cari tidak ditemukan di ruangan-ruangan rumah Nurhadi.
Dua orang penyidik kemudian memasuki kamar mandi yang berada di dekat kamar Nurhadi. Saat membuka toilet, penyidik menemukan beberapa berkas yang sudah dirobek-robek dan dibuang ke dalam lubang kloset.
"Beberapa dokumen disobek-sobek dan diflash di toilet," kata sumber detikcom di KPK.
Penyidik berhasil menyelamatkan beberapa berkas penting, meskipun dalam keadaan sobek dan basah. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pun membenarkan ada beberapa dokumen yang disita dari rumah Nurhadi dalam keadaan robek dan basah.
"Iya, memang infonya begitu dari anak-anak," ujar Saut saat dikonfirmasi.
KPK menduga, dokumen-dokumen yang ditemukan dari rumah Nurhadi berkaitan dengan kasus suap panitera PN Jakpus yang tengah ditangani. Selain dokumen, KPK juga menyita sejumlah uang dari rumah megah itu.
Duit yang disita KPK dari rumah Nurhadi terdiri dari:
1. USD 37.603 atau sekitar Rp 496 juta.
2. SGD 85.800 atau sekitar Rp 837 juta.
3. 170 ribu Yen atau sekitar Rp 20,244 juta.
4. 7.501 Riyal atau sekitar Rp 26,433 juta.
5. EUR 1.335 atau sekitar Rp 19,912 juta
6. Rp 354.300.000.
Sementara itu, wartawan sudah mencoba untuk mengonfirmasi ke Nurhadi terkait penggeledahan oleh KPK di rumahnya. Namun, Nurhadi tak bisa dikonfirmasi. Wartawan sudah menunggu di kantornya di MA dan di rumahnya di Hang Lekir, Sekretaris MA itu tak kunjung bisa ditemui.
Saturday, April 30, 2016
Furniture Street di Malang, Mengembalikan Pedestrian sebagai Kawasan yang Nyaman
Revolusi penataan kota terus menjadi fokus Wali Kota Malang Moch Anton. Sukses revitalisasi ruang terbuka hijau, kini Anton menata apik pedestrian menjadi humanis dan nyaman.
Nuansa pedestrian ini dibilang mirip dengan penataan kota-kota besar di Eropa. Kota Malang pun banyak disebut sebagai Paris van Oost Java atau Paris di timur Indonesia, Kota Malang juga dijuluki Switzerland van Java, karena penataan kota yang begitu nyaman dan cantik. Jika dulu pedestrian habis 'dirampas' Pedagang Kali Lima (PKL), sekarang sudah berjajar bangku.
Seperti bisa dilihat saat melintas di kawasan Kantor Bank Indonesia yang juga merupakan gedung cagar budaya (heritage), utara Alun-alun Malang. Bangku klasik diletakkan di atas trotoar sebagai tempat melepas lelah. Tujuh bangku panjang berbahan besi dengan sandaran duduk dari kayu jati, juga diletakkan di sisi barat Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto, atau tepatnya di selatan Alun-alun Malang.
Foto: M Aminudin/detikcom
|
Foto: M Aminudin/detikcomKepala DKP Kota Malang Erik Setyo Susanto mengatakan, peletakan bangku, tidak lain bertujuan menciptakan kawasan ruang publik dan pedestrian yang nyaman. Ini merupakan semangat Abah Anton, sapaan akrab Wali Kota Malang membawa Kota Malang Bermartabat.
"Dulu pedestrian tidak begitu dimanfaatkan, kini nyaman untuk beraktivitas," terang Erik kepada, Senin (18/4/2016).
Lokasi yang sebelumnya kusam, kumuh, hingga banyak pejalan kaki enggan melintas, kini rapi dan nyaman. Bangku-bangku besi bisa jadi tempat beristirahat. Seperti terlihat di kawasan Jalan Bandung dan Veteran dan di Ijen Boulevard, tepat depan Museum Brawijaya.
Foto: M Aminudin/detikcom
|
Foto: M Aminudin/detikcomSelain Anton, ada beberapa kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin daerah antara lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, dan Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah. Tak semuanya menyatakan siap maju Pilgub DKI, namun prestasi mereka memimpin daerah menjadi nilai plus jika maju ke jenjang lebih tinggi. Siapa bakal jadi cagub DKI terbaik?
Sudah Panggil 50 Saksi, KPK Akan Libatkan Ahli Usut Kasus RS Sumber Waras
Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terus dilakukan KPK. Sudah ada sekitar 50 orang yang telah dimintai keterangan.
"Sampai hari ini penyelidikan sudah memanggil sekitar 50 orang saksi," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).
Yuyuk menyebut KPK akan melibatkan sejumlah ahli pula dalam pengusutan perkara itu. Ahli-ahli yang bakal dimintai pendapat yaitu ahli keuangan hingga ahli pertanahan.
"Kemudian akan dilanjutkan dengan permintaan keterangan ahli-ahli, ada keuangan, ahli pertanahan, ahli administrasi, dan itu masih dalam proses pemeriksaan. KPK memerlukan keterangan dari ahli-ahli tersebut untuk memperkuat juga hasil audit BPK. Kami masih memerlukan keterangan ahli.
Baca juga: Ini Kata KPK soal Perbedaan Nilai Kerugian Pembelian RS Sumber Waras
Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar.
Sejumlah pihak melapor ke KPK. Kemudian KPK meminta BPK RI melakukan audit investigatif. Hasilnya sama dengan temuan BPK DKI, pembelian rumah sakit melanggar prosedur pengadaan tanah dan mengakibatkan kerugian negara Rp 191,3 miliar.
Namun, sejumlah pihak salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sejumlah masukan atas audit BPK itu.
BPK Jakarta dinilai mengabaikan pasal penting dalam prosedur pengadaan, yakni aspek luas tanah yang akan dibeli. Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.
Dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tidak perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal lain dalam undang-undang atau peraturan presiden tersebut. Pemerintah cukup membentuk tim pembelian tanah.
Kemudian, di pasal 121 juga berkaitan dengan soal penetapan lokasi tanah. Jika lokasi tanah telah ditetapkan dalam anggaran, instansi tersebut tidak lagi harus menetapkan lokasi tanah yang akan dibeli. Lokasi tanah telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014. KUA-PPAS ini juga telah disetujui oleh Gubernur dan pimpinan DPRD DKI.
Selain itu BPK Jakarta dinilai hanya menghitung kerugian negara berdasarkan nilai kontrak pembelian antara Yayasan dan PT Ciputra pada 2013 dengan harga tanah Rp 15,5 juta per meter persegi. Atas hitung-hitungan itu, nilai total pembelian lahan Sumber Waras oleh DKI seharusnya adalah Rp 564,3 miliar. Karena itu, kerugian negara ditulis menjadi Rp 191,3 miliar
BPK disebutkan dalam audit tidak berpatokan menggunakan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2014 sebesar Rp 20,7 juta permeter persegi sebagai dasar penghitungan kerugian negara. NJOP ditetapkan pada Juni tiap tahun, sementara transaksi pembelian Sumber Waras dilakukan pada Desember 2014.
"Sampai hari ini penyelidikan sudah memanggil sekitar 50 orang saksi," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).
Yuyuk menyebut KPK akan melibatkan sejumlah ahli pula dalam pengusutan perkara itu. Ahli-ahli yang bakal dimintai pendapat yaitu ahli keuangan hingga ahli pertanahan.
"Kemudian akan dilanjutkan dengan permintaan keterangan ahli-ahli, ada keuangan, ahli pertanahan, ahli administrasi, dan itu masih dalam proses pemeriksaan. KPK memerlukan keterangan dari ahli-ahli tersebut untuk memperkuat juga hasil audit BPK. Kami masih memerlukan keterangan ahli.
Baca juga: Ini Kata KPK soal Perbedaan Nilai Kerugian Pembelian RS Sumber Waras
Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar.
Sejumlah pihak melapor ke KPK. Kemudian KPK meminta BPK RI melakukan audit investigatif. Hasilnya sama dengan temuan BPK DKI, pembelian rumah sakit melanggar prosedur pengadaan tanah dan mengakibatkan kerugian negara Rp 191,3 miliar.
Namun, sejumlah pihak salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sejumlah masukan atas audit BPK itu.
BPK Jakarta dinilai mengabaikan pasal penting dalam prosedur pengadaan, yakni aspek luas tanah yang akan dibeli. Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.
Dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tidak perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal lain dalam undang-undang atau peraturan presiden tersebut. Pemerintah cukup membentuk tim pembelian tanah.
Kemudian, di pasal 121 juga berkaitan dengan soal penetapan lokasi tanah. Jika lokasi tanah telah ditetapkan dalam anggaran, instansi tersebut tidak lagi harus menetapkan lokasi tanah yang akan dibeli. Lokasi tanah telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014. KUA-PPAS ini juga telah disetujui oleh Gubernur dan pimpinan DPRD DKI.
Selain itu BPK Jakarta dinilai hanya menghitung kerugian negara berdasarkan nilai kontrak pembelian antara Yayasan dan PT Ciputra pada 2013 dengan harga tanah Rp 15,5 juta per meter persegi. Atas hitung-hitungan itu, nilai total pembelian lahan Sumber Waras oleh DKI seharusnya adalah Rp 564,3 miliar. Karena itu, kerugian negara ditulis menjadi Rp 191,3 miliar
BPK disebutkan dalam audit tidak berpatokan menggunakan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2014 sebesar Rp 20,7 juta permeter persegi sebagai dasar penghitungan kerugian negara. NJOP ditetapkan pada Juni tiap tahun, sementara transaksi pembelian Sumber Waras dilakukan pada Desember 2014.
Ada PNS Kampanye Tak Dukung Ahok, Sekda: Itu Hak Masing-masing
Kandidat gubernur petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan ada PNS yang berkampanye untuk tak memilih dirinya di Pilgub DKI 2017. Menurut Sekretaris Daerah DKI Saefullah, soal pilihan di Pilgub DKI adalah urusan pribadi PNS.
"Kalau itu mah hak orang. Hak masing-masing orang," kata Saefullah menanggapi informasi soal PNS 'anti-Ahok' itu. Saefullah berbicara saat ditanya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Sebagai Sekda DKI, dia merasa tak perlu mencampuri urusan pribadi para PNS. Bahkan menurutnya, Ahok sendiri juga bebas menentukan pilihan politiknya.
"Biarin saja. Beliau (Ahok) juga bebas begitu. Enggak masalah," kata Saefullah.
Baca juga: Ahok: Intelijen Sebut Ada PNS Kampanye Tak Pilih Saya, Tapi Tetap Saya Pertahankan
Ahok sendiri menyatakan mendapat informasi dari intelijen soal PNS yang berkampanye tak memilih dirinya di Pilgub DKI 2017. Namun Ahok tak lancat memecat PNS itu, karena PNS itu berkinerja baik.
"Saya tahu PNS mana yang enggak dukung saya kok. Saya tahu yang menjelekkan saya, saya tahu. Enggak ada urusan," kata Ahok dalam sambutan pelantikan pejabat PNS, tadi.
"Kalau itu mah hak orang. Hak masing-masing orang," kata Saefullah menanggapi informasi soal PNS 'anti-Ahok' itu. Saefullah berbicara saat ditanya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Sebagai Sekda DKI, dia merasa tak perlu mencampuri urusan pribadi para PNS. Bahkan menurutnya, Ahok sendiri juga bebas menentukan pilihan politiknya.
"Biarin saja. Beliau (Ahok) juga bebas begitu. Enggak masalah," kata Saefullah.
Baca juga: Ahok: Intelijen Sebut Ada PNS Kampanye Tak Pilih Saya, Tapi Tetap Saya Pertahankan
Ahok sendiri menyatakan mendapat informasi dari intelijen soal PNS yang berkampanye tak memilih dirinya di Pilgub DKI 2017. Namun Ahok tak lancat memecat PNS itu, karena PNS itu berkinerja baik.
"Saya tahu PNS mana yang enggak dukung saya kok. Saya tahu yang menjelekkan saya, saya tahu. Enggak ada urusan," kata Ahok dalam sambutan pelantikan pejabat PNS, tadi.
Diguyur Hujan, Ribuan Rumah Warga di Cikupa Terendam Banjir
Kab. Tangerang - Banjir menggenangi ribuan rumah warga di Perumahan Mustika Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang sejak semalam. Banjir disebabkan hujan deras yang terjadi pada Jumat (29/4) kemarin.
"Kira-kira mulai banjir pukul 01.30 WIB tadi malam," ucap Babinsa Desa Matagara, Tigaraksa, Sertu Suwanta saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/4/2016).
Menurutnya, banjir disebabkan oleh hujan lokal yang terjadi sejak kemarin sore, ditambah meluapnya sungai yang berada tak jauh dari perumahan. Perumahan Mustika yang terkena banjir adalah Blok A, B, C dan D yang dihuni masing-masing sekitar 300 KK. Perumahan ini berada di Desa Matagara dan Desa Pasir Nangka.
"Warga sampai sekarang masih bertahan di rumah masing-masing, karena warga sudah nggak kaget ada banjir kayak gini," ujar Suwanta.
Soal penyebab banjir yang rutin datang, Suwanta menyebut karena kali yang ada di dekat perumahan terlalu kecil. Warga sejak lama berharap Pemerintah Daerah memberikan solusi, namun belum terealisasi sampai sekarang.
"Harapan warga kalinya diperlebar, didum lagi. Kebetulan Pemda sudah tahu dengan kali ini, bahkan sudah ada renovasi. Mungkin banyak hambatan di kampung," ucap Suwanta.
Hingga sekitar pukul 07.50 WIB banjir masih menggenangi rumah warga yang rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Suwanta dan beberapa warga pria lain memilih memantau situasi lingkungan di tengah banjir. "Sambil coffee morning mas," ucap Sertu Suwanta santai.
"Kira-kira mulai banjir pukul 01.30 WIB tadi malam," ucap Babinsa Desa Matagara, Tigaraksa, Sertu Suwanta saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/4/2016).
Menurutnya, banjir disebabkan oleh hujan lokal yang terjadi sejak kemarin sore, ditambah meluapnya sungai yang berada tak jauh dari perumahan. Perumahan Mustika yang terkena banjir adalah Blok A, B, C dan D yang dihuni masing-masing sekitar 300 KK. Perumahan ini berada di Desa Matagara dan Desa Pasir Nangka.
"Warga sampai sekarang masih bertahan di rumah masing-masing, karena warga sudah nggak kaget ada banjir kayak gini," ujar Suwanta.
Soal penyebab banjir yang rutin datang, Suwanta menyebut karena kali yang ada di dekat perumahan terlalu kecil. Warga sejak lama berharap Pemerintah Daerah memberikan solusi, namun belum terealisasi sampai sekarang.
"Harapan warga kalinya diperlebar, didum lagi. Kebetulan Pemda sudah tahu dengan kali ini, bahkan sudah ada renovasi. Mungkin banyak hambatan di kampung," ucap Suwanta.
Hingga sekitar pukul 07.50 WIB banjir masih menggenangi rumah warga yang rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Suwanta dan beberapa warga pria lain memilih memantau situasi lingkungan di tengah banjir. "Sambil coffee morning mas," ucap Sertu Suwanta santai.
Jokowi: Saya Maunya Kerja Cepat, Ngebut, Harus Selesai
Foto: Muhammad Idris
Jayapura -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan semua proyek pembangunan infrastruktur yang lagi dibangun pemerintah, bisa dikebut secepat mungkin.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Bapak Ibu, saya maunya kerja cepat, ngebut, dan apa pun harus segera selesai. Tapi dalam praktiknya ternyata nggak segampang itu," jelas Jokowi.
Salah satu hal yang kerap menghambat percepatan pembangunan, kata Jokowi, yakni aturan-aturan lama yang dibuat pemerintah sendiri. Hal ini membuat proses pembangunan infrastruktur yang menyalahi aturan, bisa dipidanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, pembangunan Pasar Mama-mama sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2001, dan baru terealisasi pada 2016. Sebabnya, masih terkendala pelepasan lahan dari Perum Damri. Pembangunan pasar seluas 1 hektar ini dibangun di bekas kantor dan pool BUMN transportasi tersebut.
"Karena ada aturan yang harus dipenuhi. Pemiliknya, Damri nggak berani, Pak kalau diberikan tanah (tukar guling lahan) dengan Pak Gubernur nanti ada masalah, bisa ditangkap KPK. Loh nanti kalau diperiksa BPK bagaimana," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, dirinya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya kejar terus, mestinya Damri nggak ada masalah, Menteri (BUMN) nggak ada masalah. Mama-mama yang ada di pasar juga senang, mintanya kan begitu kan," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah Mama-mama pedagang.
"Tapi belum juga ketemu (selesai masalah). Tiga minggu lalu saya nggak mau tahu caranya bagaimana, yang penting pasar dibangun. Setelah saya sampaikan begitu akhirnya ada solusinya kan," tutur Jokowi yang kembali disambut meriah.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Bapak Ibu, saya maunya kerja cepat, ngebut, dan apa pun harus segera selesai. Tapi dalam praktiknya ternyata nggak segampang itu," jelas Jokowi.
Salah satu hal yang kerap menghambat percepatan pembangunan, kata Jokowi, yakni aturan-aturan lama yang dibuat pemerintah sendiri. Hal ini membuat proses pembangunan infrastruktur yang menyalahi aturan, bisa dipidanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, pembangunan Pasar Mama-mama sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2001, dan baru terealisasi pada 2016. Sebabnya, masih terkendala pelepasan lahan dari Perum Damri. Pembangunan pasar seluas 1 hektar ini dibangun di bekas kantor dan pool BUMN transportasi tersebut.
"Karena ada aturan yang harus dipenuhi. Pemiliknya, Damri nggak berani, Pak kalau diberikan tanah (tukar guling lahan) dengan Pak Gubernur nanti ada masalah, bisa ditangkap KPK. Loh nanti kalau diperiksa BPK bagaimana," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, dirinya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya kejar terus, mestinya Damri nggak ada masalah, Menteri (BUMN) nggak ada masalah. Mama-mama yang ada di pasar juga senang, mintanya kan begitu kan," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah Mama-mama pedagang.
"Tapi belum juga ketemu (selesai masalah). Tiga minggu lalu saya nggak mau tahu caranya bagaimana, yang penting pasar dibangun. Setelah saya sampaikan begitu akhirnya ada solusinya kan," tutur Jokowi yang kembali disambut meriah.
Pesan Jokowi ke Pedagang Pasar: Tidak Kumuh, Senyum, dan Pakai Celemek
Foto: Muhammad Idris
Jayapura -
Program pembangunan 5.000 pasar hingga tahun 2019 mendatang masuk program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain memperbanyak pasar, Jokowi juga meminta kesan pasar-pasar tradisional yang kumuh dan becek bisa dihilangkan.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Saya senang sekali pasar ini dibangun. Katanya pasarnya ada 2 lantai, ada pasar basah, ada pasar kering buat kerajinan. Yang basah saya minta jangan kalah dengan mal," ujar Jokowi.
"Kalau sudah jadi pasarnya, agar pasarnya bersih, nggak becek, dan nggak bau. Saya titip Pak Wali (Wali Kota Jayapura) di pasar tolong dibuatin seragam. Pakai celemek biar tambah cantik. Ada seragamnya jadi kan nggak kalah dengan yang jualan di mal," katanya lagi yang disambut tawa Mama-mama pedagang.
Dia menuturkan, kumuhnya pasar tradisional masih jadi masalah klasik di semua propinsi. Di sisi lain, pasar modern semakin tumbuh dan menyisihkan keberadaan pasar tradisional.
"Tidak hanya Papua, tapi seluruh Indonesia. Pasar harus bersih, dagangannya ditata rapi, nggak becek, nggak bau. Pedagangnya harus tersenyum, jangan nggak mau senyum, kalau galak siapa yang mau datang?" kata Jokowi.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Saya senang sekali pasar ini dibangun. Katanya pasarnya ada 2 lantai, ada pasar basah, ada pasar kering buat kerajinan. Yang basah saya minta jangan kalah dengan mal," ujar Jokowi.
"Kalau sudah jadi pasarnya, agar pasarnya bersih, nggak becek, dan nggak bau. Saya titip Pak Wali (Wali Kota Jayapura) di pasar tolong dibuatin seragam. Pakai celemek biar tambah cantik. Ada seragamnya jadi kan nggak kalah dengan yang jualan di mal," katanya lagi yang disambut tawa Mama-mama pedagang.
Dia menuturkan, kumuhnya pasar tradisional masih jadi masalah klasik di semua propinsi. Di sisi lain, pasar modern semakin tumbuh dan menyisihkan keberadaan pasar tradisional.
"Tidak hanya Papua, tapi seluruh Indonesia. Pasar harus bersih, dagangannya ditata rapi, nggak becek, nggak bau. Pedagangnya harus tersenyum, jangan nggak mau senyum, kalau galak siapa yang mau datang?" kata Jokowi.
Jokowi Minta Harga Daging Sapi Rp 80.000/Kg Saat Lebaran, Pedagang: Itu Sulit
Dalam rapat persiapan Lebaran tanggal 26 April 2016 lalu, PresidenJokoWidodo (Jokowi) meminta harga-harga pangan jungkir balik turun, berbeda dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Secara khususJokowi meminta harga daging sapi turun sampai di bawah Rp 80.000/kg.
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang, berpendapat bahwa hal itu sulit terjadi. Sebab, pemerintah terlambat mengeluarkan izin impor sapi untuk kuartal II 2016.
"Pemerintah sampai sekarang belum menerbitkan izin impor untuk kuartal II. Padahal ini sudah akhir April. Waktu terus berjalan, nanti sapi tidak datang pada saat yang dibutuhkan," kata Sarman saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).
Sarman menambahkan, harusnya izin impor diberikan pemerintah pada akhir Maret atau awal April supaya sapi bakalan yang diimpor dari Australia bisa dipotong saat Lebaran.
"Harapan kita akhir Maret atau awal April, jadi ada waktu 2,5 bulan menjelang Lebaran. Kita bisa tawar harga juga ke Australia. Kan yang Idul Fitri bukan cuma Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain juga, kalau belinya bareng-bareng semua Australia bisa menaikkan harga," paparnya.
Kalau izin impor baru keluar sekarang atau bulan Mei, sapi bakalan yang diimpor baru bisa dipotong bulan Agustus, sudah lewat dari Idul Fitri. Sebab, mendatangkan sapi dari Australia butuh waktu 3 minggu, kemudian sapi bakalan harus digemukan selama 3 bulan baru dipotong.
"Sapi bakalan diimpor sekarang sudah nggak mungkin untuk lebaran. Pengapalannya saja 3 minggu sampai 1 bulan. Puasa tinggal 1 bulan 7 hari lagi," ucap Sarman.
Pihaknya tak yakin sapi-sapi lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran. "Kementerian terkait harus transparan, kalau ada dibuktikan stoknya ada di mana," tukas dia.
Memang masih ada kemungkinan harga bisa turun bila pemerintah membuka keran impor daging kerbau dari India. "Tapi kan yang diizinkan mengimpor hanya Bulog, Bulog masih belajar. Belum tentu juga masyarakat suka daging kerbau dari India," tutupnya.
Senangnya Bocah Papua Ini Dapat Buku Tulis dari Jokowi
Foto: Muhammad Idris
Jayapura -Terik panas matahari yang begitu menyengat siang itu, tak menyurutkan anak-anak berkumpul di pelataran parkir Pasar Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kota Jayapura, Papua. Waktu menunjukan pukul 11.30 WIT.
Puluhan bocah ini menunggu di dekat mobil berplat RI-1. Tak lain yang ditunggu mereka adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sendiri baru saja menyelesaikan penggunaan peresmian Pasar Doyo Baru, pada Sabtu (30/4/2016).
Yang ditunggu datang, Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini langsung masuk ke mobilnya, setelah sebelumnya menyempatkan berkeliling di pasar. Salah seorang anggota Paspampres langsung meminta anak-anak yang rata-rata masih duduk di bangku SD ini mendekat ke mobil RI-1 tersebut.
"Anak-anak ayo ambil buku sama Pak Presiden. Cepat-cepat," ujarnya lantang.
Sontak, mobil Presiden yang sudah siap-siap tancap gas ini dikerubungi anak-anak yang menghampiri jendela mobil. Puluhan anak langsung berlarian girang berebutan buku tulis yang dibagikan Jokowi.
Ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi, Jokowi membagikan ratusan buku tulis pada anak-anak yang datang bersama orang tuanya ke Pasar Doyo Baru sejak pagi hari, demi melihat Presiden yang ditunggu.
Setiap anak mendapat 5 buku tulis setebal 50 halaman tersebut. Morensayomi salah satunya. Dengan senyum sumringah, bocah kelas 5 SD Inpres Negeri Doyo Baru ini memperlihatkan buku pemberian Presiden.
"Senang sekali dapat buku dari Presiden. Buat belajar, kerjakan PR," kata Morensayomi.
Siswa yang bercita-cita jadi pemain bola seperti Boas Salosa ini bercerita, dia langsung berlari begitu melihat teman-temannya mengerubungi mobil Jokowi.
"Lari-lari tadi. Akhirnya dapat 5 buku," kata Morensayomi senang.
(ang/ang)
Puluhan bocah ini menunggu di dekat mobil berplat RI-1. Tak lain yang ditunggu mereka adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sendiri baru saja menyelesaikan penggunaan peresmian Pasar Doyo Baru, pada Sabtu (30/4/2016).
Yang ditunggu datang, Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini langsung masuk ke mobilnya, setelah sebelumnya menyempatkan berkeliling di pasar. Salah seorang anggota Paspampres langsung meminta anak-anak yang rata-rata masih duduk di bangku SD ini mendekat ke mobil RI-1 tersebut.
"Anak-anak ayo ambil buku sama Pak Presiden. Cepat-cepat," ujarnya lantang.
Sontak, mobil Presiden yang sudah siap-siap tancap gas ini dikerubungi anak-anak yang menghampiri jendela mobil. Puluhan anak langsung berlarian girang berebutan buku tulis yang dibagikan Jokowi.
Ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi, Jokowi membagikan ratusan buku tulis pada anak-anak yang datang bersama orang tuanya ke Pasar Doyo Baru sejak pagi hari, demi melihat Presiden yang ditunggu.
Setiap anak mendapat 5 buku tulis setebal 50 halaman tersebut. Morensayomi salah satunya. Dengan senyum sumringah, bocah kelas 5 SD Inpres Negeri Doyo Baru ini memperlihatkan buku pemberian Presiden.
 |
"Senang sekali dapat buku dari Presiden. Buat belajar, kerjakan PR," kata Morensayomi.
Siswa yang bercita-cita jadi pemain bola seperti Boas Salosa ini bercerita, dia langsung berlari begitu melihat teman-temannya mengerubungi mobil Jokowi.
"Lari-lari tadi. Akhirnya dapat 5 buku," kata Morensayomi senang.
 |
Kejati DKI: Berkas Jessica Belum Lengkap Tapi Benang Merah Sudah Terlihat
Kejaksaan Tinggi DKI menyatakan berkas kasus Jessica Kumala Wongso belum lengkap dan harus diperbaiki lagi. Meskipun demikian, konstruksi kasus pembunuhan dengan racun sianida ini mulai terbaca.
"Sampai saat ini berkasnya belum P21 ya, terakhir tanggal 22 April berkas diberikan ke kami tapi masih harus ada yang dilengkapi lagi," kata Kasipenkum Kejati DKI Waluyo, Sabtu (30/4/2016).
Waluyo menjelaskan, masih ada beberapa kekurangan dalam berkas perkara Jessica, salah satunya untuk menguatkan sangkaan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Namun demikian, jaksa melihat pada berkas terakhir, konstruksi kasus sudah mulai terbaca.
"Tapi sudah ada kemajuan ya meskipun belum P21, jaksa mulai melihat benang merahnya kasus ini," kata Waluyo.
Beberapa petunjuk sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk melengkapi berkas Jessica. Diharapkan dalam waktu dekat berkas perkara sudah bisa dinyatakan lengkap untuk selanjutnya disusun surat dakwaannya.
"Minggu depan saya berikan kabar sudah P21 atau belum," tegas Waluyo.
Untuk diketahui, masa penahanan Jessica kini tinggal tersisa 28 hari lagi di masa penyidikan. Massa penahanan selama 120 akan berakhir pada 28 Mei 2016.
Jika berkas belum juga P21 sampai 28 Mei 2016, maka Jessica akan bebas demi hukum. Sebaliknya, bila sebelum 28 Mei berkas sudah dinyatakan lengkap dan masuk ke tahap penuntutan, maka penahanan Jessica akan bisa diperpanjang hingga dilimpahkan ke pengadilan.
"Sampai saat ini berkasnya belum P21 ya, terakhir tanggal 22 April berkas diberikan ke kami tapi masih harus ada yang dilengkapi lagi," kata Kasipenkum Kejati DKI Waluyo, Sabtu (30/4/2016).
Waluyo menjelaskan, masih ada beberapa kekurangan dalam berkas perkara Jessica, salah satunya untuk menguatkan sangkaan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Namun demikian, jaksa melihat pada berkas terakhir, konstruksi kasus sudah mulai terbaca.
"Tapi sudah ada kemajuan ya meskipun belum P21, jaksa mulai melihat benang merahnya kasus ini," kata Waluyo.
Beberapa petunjuk sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk melengkapi berkas Jessica. Diharapkan dalam waktu dekat berkas perkara sudah bisa dinyatakan lengkap untuk selanjutnya disusun surat dakwaannya.
"Minggu depan saya berikan kabar sudah P21 atau belum," tegas Waluyo.
Untuk diketahui, masa penahanan Jessica kini tinggal tersisa 28 hari lagi di masa penyidikan. Massa penahanan selama 120 akan berakhir pada 28 Mei 2016.
Jika berkas belum juga P21 sampai 28 Mei 2016, maka Jessica akan bebas demi hukum. Sebaliknya, bila sebelum 28 Mei berkas sudah dinyatakan lengkap dan masuk ke tahap penuntutan, maka penahanan Jessica akan bisa diperpanjang hingga dilimpahkan ke pengadilan.
Girangnya Warga Bekasi dengan TransJabodetabek yang Murah
Warga Bekasi yang biasa mengakses jalan tol menggunakan angkatan umum, menyambut baik kehadiran angkutan TransJabodetabek. Ongkos transportasi mereka terpangkas bahkan sampai lebih dari setengahnya.
"Saya sekarang pasti naik TransJ (Transjabodetabek). Murah. Armadanya lebih banyak," ujar Firman salah seorang warga ketika ditemui di terminal Jatibening, Bekasi, Sabtu (30/4/2016).
Firman yang bekerja di kawasan Grogol ini setiap harinya menggunakan APTB atau bus Mayasari Bakti. Untuk sekali perjalanan dia menghabiskan Rp 10 ribu.
"Sekarang Rp 3.500 saja, dari Bekasi sampai Grogol. Lumayan banget mas, sangat membantu," kata Firman yang bekerja sebagai penjaga toko ini.
Hal yang sama diutarakan Munawir, warga Bekasi lainnya. Pria yang bekerja di kawasan Pancoran ini merasa sangat terbantu dengan TransJabodetabek, bukan hanya karena tarifnya yang sangat terjangkau.
"Murah itu iya. Selain itu, kalau saya pulang malam, biasanya harus ke Cawang dulu. Sekarang jam 10 malam saja masih ada TransJ ke Bekasi. Aman rasanya," kata Munawir dalam perbincangan di kawasan Cawang, Jumat malam.
Persis seperti TransJ, Transjabodetabek memikiki tarif Rp 3.500. TransJabodetabek memiliki dua titik finish di Bekasi, yakni di Bekasi Barat dan Bekasi Timur.
Pantauan selama tiga hari terakhir, TransJabodetabek masih melintas di jalanan Jakarta sampai pukul 22.00 WIB. Sampai jam tersebut, masih banyak penumpang yang menggunakan TransJabodetabek.
"Saya sekarang pasti naik TransJ (Transjabodetabek). Murah. Armadanya lebih banyak," ujar Firman salah seorang warga ketika ditemui di terminal Jatibening, Bekasi, Sabtu (30/4/2016).Firman yang bekerja di kawasan Grogol ini setiap harinya menggunakan APTB atau bus Mayasari Bakti. Untuk sekali perjalanan dia menghabiskan Rp 10 ribu.
Hal yang sama diutarakan Munawir, warga Bekasi lainnya. Pria yang bekerja di kawasan Pancoran ini merasa sangat terbantu dengan TransJabodetabek, bukan hanya karena tarifnya yang sangat terjangkau.
"Murah itu iya. Selain itu, kalau saya pulang malam, biasanya harus ke Cawang dulu. Sekarang jam 10 malam saja masih ada TransJ ke Bekasi. Aman rasanya," kata Munawir dalam perbincangan di kawasan Cawang, Jumat malam.
Persis seperti TransJ, Transjabodetabek memikiki tarif Rp 3.500. TransJabodetabek memiliki dua titik finish di Bekasi, yakni di Bekasi Barat dan Bekasi Timur.
Pantauan selama tiga hari terakhir, TransJabodetabek masih melintas di jalanan Jakarta sampai pukul 22.00 WIB. Sampai jam tersebut, masih banyak penumpang yang menggunakan TransJabodetabek.
Friday, April 29, 2016
Eks Warga Kampung Pulo Mengaku Enak Tinggal di Rusun walau Sewanya Berat
Sejak dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat pada Agustus tahun lalu, eks warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, mengalami banyak perubahan. Perpindahan yang awalnya mereka tolak ini lambat laun diterima.
Adi (56), misalnya, pedagang di Balimester ini mengakui bahwa sarana yang ada di rusun cukup "mewah" bagi dirinya. Kini ia hidup layak dan sehat di rusun.
"Ya kalau dibilang cukup sih ya cukup, fasilitas ada macam-macam," kata Adi di Rusun Jatinegara Barat, Jumat (29/4/2016).
Namun, kondisi itu belum sempurna. Ia mengaku masih rindu pada rumah semipermanennya di pinggir kali, apalagi dulu ia tidak harus membayar sewa.
"Jujur di sini enak, cuma sewanya aja yang masih berat," ujarnya.
Warga pindahan dari Kampung Pulo itu diwajibkan membayar sewa Rp 300.000 per bulan. Biaya itu belum termasuk untuk listrik dan air.
Kendati cukup terjangkau, sebagian warga masih kesulitan membayar. Abdul Qodir, seorang tukang ojek, termasuk yang seperti itu.
"Dulu kan di rumah sendiri kita enggak perlu bayar sewa, sekarang di sini ya harus bayar. Tadinya berharap ada ganti rugi, itu kan rumah kita yang bangun sampai puluhan juta, bayar PBB juga," ujarnya.
Sudah sembilan bulan Abdul menghuni rusun, dan telah dipastikan tidak akan ada penggantian bangunan. Ia pun menerima hidup di sini meski agak berat karena kini harus menyisihkan Rp 300.000 setiap bulannya.
Dengan biaya itu, mereka bisa tinggal di rusun sekelas apartemen dengan perawatan yang baik. Ada pula PAUD, perpustakaan, puskesmas, dan poli gigi yang dapat digunakan gratis oleh mereka.
"Ya mau bagaimana lagi, harus betah tinggal di sini, lumayanlah daripada saya ngontrak," ujarnya.
Sejak diwajibkan membayar sewa pada Desember silam, sebagian kecil warga masih kesulitan membayar hingga menunggak. Mereka tidak diusir, tetapi diperbolehkan mencicil.
Kepala Bidang Prasarana Unit Pengelola Rusun Jatinegara Barat Duma Marhisar mengatakan, warga sebenarnya mampu dan mau membayar. Namun, masih ada prioritas lain selain membayar sewa.
"Mereka semua mampu kok, kan kita data, dan penghasilan paling kecil itu Rp 1.500.000 per bulan. Ada niat untuk membayar, cuma ya mungkin ada yang lebih urgent buat mereka, kami paham," kata Duma di kantornya, Jumat.
Saat ini, ada 11 penghuni yang menunggak sewa. Oleh Unit Pengelola, mereka diizinkan mencicil dengan menyertakan alasan penundaan pembayaran. Duma pun mengatakan, fasilitas yang disediakan bagi mereka sudah cukup.
Mereka yang kesulitan bekerja dapat berdagang di rusun dan disediakan tempat serta gerobak oleh Pemprov DKI.
Banyak Penghuni yang Minta Pekerjaan ke Pengelola Rusun Marunda
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda Suharyanti mengatakan, banyak para penghuni Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang mendatangi kantor pengelola rusun untuk meminta pekerjaan.
Tak hanya anak muda, orangtua pun ada yang minta dipekerjakan.
"Banyak orang yang minta kerjaan," ujar Suharyanti kepadaKompas.com, Jumat (29/4/2016).
Saat Kompas.com berbincang dengan Suharyanti, seorang pemuda dan ayahnya tampak memasuki kantor pengelola. Ayah pemuda tersebut meminta pengelola untuk memberinya pekerjaan.
Menurut Suharyanti, pihaknya memang telah mempekerjakan para penghuni untuk membantu mereka mendapat penghasilan. Ada yang dipekerjakan menjadi petugas kebersihan, membantu menangani teknologi informasi (IT), dan lainnya.
"Udah banyak yang tinggal di sini (yang dipekerjakan). Jadi kita kan memang ada tenaga cleaning, teknisi, itu kita libatkan warga yang di sinilah," katanya. (Baca: Pengelola Rusun Marunda Akan Berikan Pelatihan dan Fasilitas untuk Warga Pasar Ikan)
Suharyanti menuturkan, kebanyakan warga yang meminta pekerjaan enggan berjualan di rusun. Sebab, sudah banyak warga lainnya yang berjualan, sementara pembeli pun berasal dari penghuni juga.
"Banyakan dagang, ada di lantai dasar. Kalau jualan semuanya kan dia dia aja yang beli. Di sini kan penghuninya masyarakat menengah ke bawah yang daya belinya kurang. Jadi banyak yang minta kerjaan," papar Suharyanti. (Baca: Warga Rusun Marunda Minta Pemprov DKI Buat Kios di Luar Gedung)
"Dibilang Ada Beking Preman di Kolong Tol Ancol? Enggak Ada Sama Sekali!"
Pengurus kelompok warga Kolong Tol Ancol mengatakan bahwa warga tidak menolak rencana pemerintah menggusur kawasan itu.
Warga sudah merelakan kawasannya digusur, asalkan dapat direlokasi ke rumah susun.
"Warga tidak menolak. Kalau memang dibutuhkan untuk kali, kita enggak bisa buat apa-apa, kita enggak mempertahankan atau apa, yang penting siap rumah susun saja," ujar Mas Ud (60), pengurus kelompok warga di Kolong Tol Ancol.
Ia juga membantah adanya preman yang membekingi kawasan tersebut. Mas Ud mengatakan, warga kolong Tol Ancol merupakan penduduk baik-baik.
"Makanya di sini dibilang ada bekingan preman, enggak ada sama sekali. Kalau Kalijodo mungkin. Orang di sini orangnya enak semua," kata Mas Ud, kepada Kompas.com di kolong Tol Ancol di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).
Menurut dia, rata-rata warga yang tinggal di kolong Tol Ancol adalah pekerja. Ada yang bekerja menjadi pengepul barang bekas, buruh, pedagang pasar dan warung, pemulung, serta lainnya.
Ia juga menyampaikan, kolong Tol Ancol dihuni oleh sekitar 300 kepala keluarga.
Kawasan itu membentang kurang lebih 1 kilometer dari Kali Ancol sampai tembus Sungai Ciliwung arah Pasar Ikan.
Aliran Kali Ancol mentok di ujung depan Kampus Universitas Bunda Mulia. Pemerintah berencana membongkar pemukiman di dekat kolong tol Ancol itu.
Kemudian, pemerintah berencana membuat sodetan agar Kali Ancol dapat tembus ke Sungai Ciliwung.
Ahok: Enggak Usah "Ngomongin" Yusril Lagilah
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mau lagi menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
Menurut Basuki, yang seharusnya menanggapi pernyataan Yusril adalah pihak yang juga paham mengenai hukum.
Pernyataan itu disampaikan Basuki saat dimintai tanggapan mengenai sindiran Yusril akan sikap Basuki, yang dinilai menunjukkan reaksi berbeda terkait hasil audit BPK atas pengelolaan TPST Bantargebang dan hasil audit BPK menyangkut pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Enggak usah ngomong beliau lagilah. Lucu juga kan," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Yusril sebelumnya menyindir Basuki, yang memakai hasil audit BPK terkait rencana Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang.
Padahal, menurut Yusril, di sisi lain, Basuki menyalahkan hasil audit BPK terkait proses pembelian lahan RS Sumber Waras.
Kendati demikian, Basuki membantah anggapan yang menilai bahwa dirinya tidak menerima hasil audit BPK.
"BPK itu harus kita terima karena institusinya diatur dalam UUD 45, bisa sejajar presiden. Yang saya proteskan, laporan BPK untuk DKI. Harus dibedakan, dong. Sekarang ada enggak gubernur yang ditangkap masuk penjara? Ada toh. Jadi, tidak boleh kamu mengatakan semua gubernur sama," ujar dia.
Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini kembali menekankan bahwa yang seharusnya menanggapi Yusril adalah pihak yang juga paham mengenai hukum.
Untuk ruang lingkup Pemprov DKI, Ahok menilai, seharusnya biro hukum yang menanggapi pernyataan Yusril terkait persoalan hukum.
"Kita tidak usah berdebatlah, kan lucu. Saya pikir, urus saja ke biro hukum saya. Kalau masalah Yusril kan masalah hukum, jangan ngomong dengan saya. Dia kan pengacara. Jadi, hadapannya dengan biro hukum saya," kata Ahok.
(Baca juga: Ketika Pemprov DKI Berhadapan dengan Yusril...)
Hasil audit BPK terhadap pengelolaan TPST Bantargebang dan pembelian lahan RS Sumber Waras sama-sama dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Provinsi Jakarta DKI 2014.
Dalam dua hasil audit itu, BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah bagi Pemprov DKI.
Pada hasil audit terhadap Sumber Waras, indikasi kerugian daerah yang ditemukan BPK mencapai Rp 191 miliar.
Sementara itu, hasil audit terkait Bantargebang menunjukkan kerugian mencapai Rp 378 miliar. Meski sama-sama dicantumkan dalam LHP Keuangan Provinsi Jakarta DKI 2014, ada reaksi yang berbeda dari Ahok terhadap dua temuan itu.
Pada hasil audit BPK untuk TPST Bantargebang, Ahok terlihat sangat yakin bahwa BPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.
Namun, hal berkebalikan ditunjukannya pada hasil audit BPK terhadap pembelian RS Sumber Waras. Pada proses audit itu, ia menuding, BPK tidak kredibel dan tendensius.
Warga Slamet Riyadi Lebih Pilih Ganti Rugi daripada Pindah ke Rusun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk menertibkan sejumlah bangunan di bantaran Sungai Ciliwung. Permukiman warga yang terletak Jalan Slamet Riyadi IV, RW 04, Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur termasuk yang terkena penertiban itu.
Warga umumnya mengatakan bersedia bagunan rumahnya ditertibkan tetapi mereka keberatan jika harus direlokasi ke rumah susun (rusun).
Ketua RW 04, Teguh Waluyo, Jumat (29/4/2016), mengatakan pihak BPN dan Walikota Jakarta Timur telah melakukan pengukuran di daerah itu. Namun belum diketahui kapan wilayahnya akan ditertibkan.
"Pak Wali Kota sudah ke sini, bicara, tapi untuk tanggalnya belum tahu, belum ada info lagi," kata Teguh.
Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan penertiban baru akan dilakukan jika sudah ada rusun yang tersedia untuk menampung warga. "Belum, nanti tunggu rusunnya dulu," kata Bambang.
Di salah satu sisi Jalan Slamet Riyadi IV, seluruh bangunannya terletak persis di bantaran kali. Terdapat 184 bangunan yang terdiri dari rumah, dua musala, satu masjid, bangunan Koperasi Jasa Kelurahan (KJK), dan Sekretariat RW.
"Ada 363 KK, tapi dari bangunan yang akan digusur itu, dua punya sertifikat," kata Teguh.
Warga menolak jika rumahnya digusur lalu dipindahkan ke rusun. Pasalnya, mereka keberatan dengan biaya sewa.
"Warga di sini, termasuk saya, kan sudah puluhan tahun menempati rumah ini, kalau di rusun kan kami harus membayar sewa, dari mana uangnya," kata Teguh.
Ia pun mengatakan tidak menolak jika rumahnya digusur Pemprov. Namun ia lebih memilih alternatif ganti rugi bangunan.
"Kita nggak akan melawan, tapi mending ganti rugi bangunan, kita cari rumah sendiri daripada harus sewa. Kalau di rusun gratis baru kita mau" ujarnya.
Sebagian rumah yang akan ditertibkan, merupakan bangunan semi permanen dengan luas sekitar 50 meter persegi. Rumah-rumah itu berlantai dua, dan sebagian digunakan sebagai tempat usaha.
Atik (47) misalnya, yang berdagang nasi uduk di depan rumahnya. Ia mengaku rumah itu pertama diperoleh dari ayahnya. "Ya nggak mau saya di rusun, saya maunya ganti rugi, nggak usah tanah deh, paling tidak bangunan aja, ganti rugi sepantasnya," katanya.
Selain RW 04, rencananya rumah di bantaran kali di RW 03, Komplek TNI AD Berlan yang bersebelahan dengan Jalan Slamet Riyadi IV juga akan ditertibkan.
Warga Rusun Marunda Minta Pemprov DKI Buat Kios di Luar Gedung
Warga Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kios atau area khusus agar mereka bisa berjualan di luar blok rusun. Kios-kios itu diminta dibuat di lahan yang masih kosong.
"Kalau bisa di sini jualan di lahan kosong (seberang Masjid Rusun Marunda). Enggak mau di dalam rusun. Sepi di situ jualan," ujar salah satu warga, Sumarto (40), kepada Kompas.com di Rusun Marunda, Jumat (29/4/2016).
Sumarto mengaku pernah berjualan di lantai dasar rusun yang disediakan. Namun, tidak banyak pembeli di sekitar sana. Ia pun akhirnya membuat gerobak dan berjualan di samping masjid.
"Sudah pernah coba di dalam, sepi yang beli. Terus tadinya jualan di tempat halte busway (transjakarta), tetapi diusir soalnya dibuat halte. Baru empat bulan di sini (sebelah lahan kosong seberang masjid)," kata lelaki yang biasa berjualan nasi goreng itu.
Sama halnya dengan Sumarto, Anton (30), merasakan hal serupa. Dia pun mengaku pernah berjualan di lantai dasar rusun, tetapi juga tidak laku.
"Kalau di kolong (lantai dasar) rusun itu enggak laku," kata Anton.
Berbeda dengan Sumarto dan Anton yang memutuskan pindah berdagang, warga lainnya, Hasanudin (55), tetap berdagang di lantai dasar rusun. Ia berjualan kopi dan sembako di Cluster C rusun.
"Kalau saya ya bisa jualan di sini, jualan sembako. Lumayan buat makan. Kita harus bisa ngimbangin, oh di sini apa yang belum ada, kita jualan," tutur Hasanudin.
Sejak tinggal di Rusun Marunda tiga tahun lalu, Hasanudin mengaku sudah mulai terbiasa hidup di sana.
"Alhamdulillah kerasan. Yang penting kita berusaha," katanya. (Baca: Warga Rusun Marunda Dilarang Berjualan di Depan Huniannya)
Begitu pun dengan Sumarto. Dia juga mengaku nyaman tinggal di rusun. Yang menjadi keluhannya hanyalah tidak adanya tempat berjualan di luar cluster rusun.
"Alhamdulillah betah, nyaman, tapi usahanya aja gak tentu (tempatnya). Enggak aman (jualan) di sini, takutnya diusir lagi," ucap Sumarto.
Ahok Perintahkan Gaji PNS Fiktif Ditarik Kembali
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan sudah menginstruksikan penarikan kembali terhadap gaji-gaji yang sudah dibayarkan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang ternyata fiktif.
Instruksi itu disampaikan kepada kepala instansi tempat PNS itu bernaung.
"Kami sudah suruh balikin. Kalau enggak, atasannya kami kasih sanksi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat, ada 1.848 PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka merupakan bagian dari 57.000 PNS fiktif di seluruh Indonesia yang baru-baru ini terungkap oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dari jumlah itu, 1.000 orang merupakan PNS yang sudah pensiun. Namun, gajinya tetap dibayar penuh.
Sisanya antara lain 371 orang yang merupakan PNS yang sudah berhenti dengan hormat, 211 PNS yang telah meninggal dunia, 55 PNS yang berhenti secara tidak hormat, 27 PNS yang berhenti sementara, 4 CPNS yang mengundurkan diri, dan 68 PNS yang belum melakukan registrasi elektronik.
Ahok menyatakan, PNS fiktif yang dalam status pensiun sudah tidak lagi menerima gaji. Karena itu, penarikan gaji hanya dilakukan kepada PNS fiktif dengan status di luar itu.
"Jadi, dulu, PNS yang sudah berhenti pun, dipenjara pun, gajinya jalan terus. Salah satunya di Biro KDH. Malahan, ada yang narkoba (lalu) ditangkap," kata Ahok.
Warga Kolong Tol Ancol Siap Direlokasi ke Rusun
Lahan di samping dan di bawah kolong Tol Ancol di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara diduduki ratusan pemukim liar. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membongkar ratusan gubuk liar itu demi kepentingan sodetan dan normalisasi.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat (29/4/2016), gubuk-gubuk tersebut rata-rata terbuat dari bambu, kayu dan tripleks. Permukiman itu tergolong adat dan lembab dan terasa sumpek. Aksesnya berupa jalan lorong kecil yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki atau sepeda motor.
Halaman depan permukiman menghadap kolong tol. Di kolong tol itu warga beraktivitas seperti melakukan pengepul barang bekas dan rongsokan besi. Tempat itu juga jadi lokasi parkir truk dan tempat berdagang.
Permukiman tersebut diapit rel kereta api dan jalan layang Tol Wiyoto Wiyono.
Daerah itu tak punya pengurus RT/RW. Namun mereka mengklaim sebagian besar mereka ber-KTP DKI, sisanya para pendatang yang mengontrak.
Warga rata-rata bekerja sebagai pengepul barang bekas, buruh, pedagang pasar dan warung, pemulung.
Mas Ud (60), pengurus warga di Kolong Tol Ancol itu mengatakan, sejak 1996 atau setahun setelah pembangunan tol itu jadi, warga mulai menempati lokasi tersebut. Sejak itu populasi kolong tol itu terus bertambah. Saat ini ada 300 KK di kolong tol itu.
"Ini dulunya itu kali tapi diuruk sama yang punya tol, jadi tanah begini. Bukan warga yang nguruk lho ya," kata Mas Ud.
Karena tidak punya perangkat RT dan RW, warga lalu mengorganisasi diri dengan membentuk kelompok warga, yaitu kelompok A dan B. Mas Ud sendiri pengurus warga kelompok A.
Menurut dia, baru sekali pemerintah melakukan penertiban di kawasan itu, yaitu tahun 1998. Sejak saat itu tidak ada lagi penertiban. "Warga kemudian kembali lagi ke sini," kata Mas Ud.
Dengan adanya rencana penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini, warga, menurutnya, tidak menolak. Asalkan pemerintah mau merelokasi mereka ke rumah susun.
Warga Rusun Marunda Belum Sepenuhnya Manfaatkan Fasilitas Transjakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas bus transjakarta untuk warga Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, sejak Januari 2016 lalu. Meskipun gratis, beberapa warga mengaku belum pernah menggunakan transjakarta itu.
"Ada (transjakarta) udah lama, tiga apa empat bulan. Tapi pakenya lama, macetnya itu bisa berjam-jam," ujar salah satu warga rusun, Hasanudin (55), kepada Kompas.com, di Rusun Marunda, Jumat (29/4/2016).
Hasanudin mengaku lebih memilih menggunakan motornya untuk bepergian ke luar rusun. Dia bisa lebih menghemat waktu jika menggunakan motor.
"Enakan pake motor, paling bayar Rp 10.000 (bensin) bisa keliling. Saya kan ngejar waktu. Kalau yang enggak ngejar waktu mungkin enak," katanya.
Warga lainnya, Sumarto (40), pun mengaku belum pernah menggunakan transjakarta. Sebab tempatnya biasa berbelanja tidak dilewati rute transjakarta tidak.
"Jauh belanja, ke jalan baru. Biasanya pake motor, enggak bisa belanja pake busway (transjakarta), jalurnya lain," kata Sumarto. (Baca: Pengelola Rusun Marunda Akan Berikan Pelatihan dan Fasilitas untuk Warga Pasar Ikan)
Memang macet
Para pramudi transjakarta mengakui hal tersebut. Mereka menyebut rute yang biasa dilalui transjakarta ke Rusun Marunda memang seringkali macet.
"Macet parah, ini aja baru nyampe (pukul 11.40) berangkat dari Pluit jam 08.00," kata salah satu pramudi yang enggan mengebutkan namanya.
Meski begitu, dia menyebut penumpang dari Rusun Marunda paling banyak dibandingkan dengan penumpang dari rusun-rusun lain.
"Lumayan sih suka banyak, di sini paling banyak yang naik (dibandingkan) dari rusun lain," tuturnya. (Baca: Perlu Dua Jam Menunggu "Feeder" Transjakarta ke Rusun Marunda)
Yusril Ingatkan Ahok agar Tak Menggusur Bidaracina
Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum warga Bidaracina, Jakarta Timur, dalam perkara melawan Pemprov DKI Jakarta mengingatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk tidak melanjutkan penggusuran di Bidaracina.
Yusril beralasan sudah ada dua putusan pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta agar dua Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penertiban di kawasan itu untuk tidak dilanjutkan.
SK yang dimaksud adalah SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.
Rencana penggusuran permukiman di Bidaracina terkait dengan pembangunan sodetan dari Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.
"Gak bisa (dilanjutkan), karena ada putusan sela, putusan (SK) itu ditunda sampai mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Pemprov DKI Jakarta bersikukuh untuk melanjutkan penggusuran di Bidaracina karena belum ada keputusan hukum tetap. Soalnya, Pemprov berencana melakukan kasasi.
Menanggapi keinginan Pemprov DKI Jakarta itu, Yusril mempersilakan pemerintah melakukannya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Bulan Bintang disebut akan tetap memperjuangkan warga Bidaracina.
"Saya yakin dia kalah lagi. Kalau kalah masih maksa, artinya Pak Ahok melawan rakyatnya sendiri. Kok jadi penguasa melawan rakyat," kata Yusril.
Yusril mengungkapkan, jika pemerintah ingin membebaskan lahan Bidaracina, Pemprov haru memberi ganti rugi dan melakukan negosiasi. Sebab, warga di Bidaracina memiliki sertifikat hak milik atas tanah.
Lahan yang akan digusur di Bidaracina itu seluas satu hektar.
"Tanah itu tanah mereka. Kalau tanah mereka mau diambil, pakai bayar, ganti rugi, bangunan lahan berapa," kata Yusril.
Subscribe to:
Posts (Atom)