Media Jepang Sebut Ada Suap untuk Pejabat Indonesia Terkait Proyek Jalur KA

Ilustrasi

Jakarta - Media Jepang melaporkan adanya pejabat pemerintahan Indonesia yang menerima suap dari perusahaan konsultan, Japan Transportation Consultans Inc. (JTC). Suap ini disebut terkait proyek pengembangan jalur kereta api di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut media Jepang, The Japan Times, pada April lalu panel independen yang ditugaskan JTC menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut telah membayar 160 juta Yen atau setara Rp 18,4 miliar sebagai 'uang pelicin' kepada pejabat-pejabat yang terlibat proyek di Vietnam, Indonesia dan Uzbekistan.

Disebutkan bahwa uang tersebut dibayarkan antara 2009 hingga 2014. Maksud pembayaran 'uang pelicin' tersebut, menurut The Japan Times, ialah untuk mengamankan proyek di negara-negara tersebut.

Tidak disebutkan lebih lanjut pejabat maupun proyek yang dimaksud. Namun menurut situs JTC, diketahui bahwa perusahaan konsultan ini sejak beberapa tahun lalu telah terlibat proyek pembangunan sejumlah jalur kereta api di Indonesia, mulai dari jalur Jabotabek, kemudian jalur Cikampek-Cirebon, lalu jalur Kroya-Yogyakarta dan sebagainya.

Sedangkan seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2014), skandal ini mulai mencuat pada Maret lalu ketika media Jepang melaporkan bahwa badan pajak nasional setempat menemukan adanya pembayaran sebesar 100 juta Yen (Rp 11 miliar) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Muncul kecurigaan bahwa JTC yang terlibat sejumlah program bantuan pembangunan pemerintah negara-negara lain di Asia, telah memberikan suap kepada pejabat-pejabat di Vietnam, Uzbekistan dan Indonesia. JTC kemudian melakukan penyelidikan sendiri secara independen hingga berujung pada laporan bulan April yang menyebutkan adanya pembayaran 'uang pelicin'.

Untuk kasus yang terjadi di Vietnam, otoritas setempat telah menangkap enam orang terkait kasus ini. Salah satu yang ditangkap adalah Wakil Direktur Umum Vietnam Railways, Tran Quoc Dong. Menanggapi penyelidikan tersebut, otoritas Jepang memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian bantuan kepada Vietnam.

Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri Jepang menuturkan, keputusan serupa juga diberlakukan kepada Uzbekistan. Namun untuk Indonesia, keputusan untuk menghentikan proyek tersebut masih dibahas lebih lanjut.