Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun.JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, para guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 96 Jakarta Selatan menerima surat permintaan dukungan dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto. Ia menyayangkan jika institusi pendidikan dijadikan sebagai ajang panggung politik.
"Saya juga menemukan di SMP 96. Di sana banyak guru-guru yang mendapatkan surat dukungan kepada calon presiden nomor urut satu," kata Lasro, saat dihubungi di Balaikota Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Ia mengatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran surat politis tersebut merupakan hal yang sulit. Menurut Larso, institusi pendidikan harus terbebas dari unsur politis. Ia pun mengimbau kepada dua pasang capres dan cawapres untuk tidak menjaring pemilih melalui cara yang tidak baik.
Ia menjamin Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) netral terkait perhelatan Pemilu 2014 kendati Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo juga mencalonkan diri.
"Sebagai PNS, kita harus tetap netral dan jangan sampai gara-gara pemilu ini kita terpecah belah," tutur Lasro.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Kamis (26/6/2014), melaporkan Prabowo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye karena mengirimkan surat berisi visi dan misi kepada guru-guru dan staf di beberapa sekolah.
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, surat tersebut merupakan kampanye karena di dalamnya tercantum visi dan misi Prabowo serta ajakan untuk memilihnya pada Pilpres 2014.
Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 76, Jakarta Timur, itu menuturkan, memang pelanggaran tersebut bukan merupakan pidana pemilu. "Akan tetapi, ini sudah bentuk politisasi guru dan sekolah," katanya.
Ia mengatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran surat politis tersebut merupakan hal yang sulit. Menurut Larso, institusi pendidikan harus terbebas dari unsur politis. Ia pun mengimbau kepada dua pasang capres dan cawapres untuk tidak menjaring pemilih melalui cara yang tidak baik.
Ia menjamin Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) netral terkait perhelatan Pemilu 2014 kendati Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo juga mencalonkan diri.
"Sebagai PNS, kita harus tetap netral dan jangan sampai gara-gara pemilu ini kita terpecah belah," tutur Lasro.
Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Kamis (26/6/2014), melaporkan Prabowo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye karena mengirimkan surat berisi visi dan misi kepada guru-guru dan staf di beberapa sekolah.
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, surat tersebut merupakan kampanye karena di dalamnya tercantum visi dan misi Prabowo serta ajakan untuk memilihnya pada Pilpres 2014.
Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 76, Jakarta Timur, itu menuturkan, memang pelanggaran tersebut bukan merupakan pidana pemilu. "Akan tetapi, ini sudah bentuk politisasi guru dan sekolah," katanya.
No comments:
Post a Comment