"Tinggal soal utilitas yang belum selesai, karena ada masalah utilitas gas, PLN, dan Telkom. Pembangunannya agak telat sedikit, satu atau dua bulan dari jadwal," kata Basuki di Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Penyebab keterlambatan pembangunan MRT, lanjut dia, selain masalah utilitas, juga terkait pembebasan lahan. Hal ini termasuk pembebasan lahan Perumahan Polri Lebak Bulus yang masih menunggu izin Presiden.
Begitu pula lahan di lokasi Stasiun Lebak Bulus, Cipete, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M, serta jalur layang di Jalan Kartini yang juga masih dalam tahap negosiasi harga. Padahal, seharusnya lahan-lahan itu sudah bebas pada Februari-Maret 2014.
Dalam membebaskan lahan Perumahan Polri, pemerintah pusat telah berjanji untuk melaksanakan itu secepatnya. Namun, pemerintah pusat juga meminta Pemprov DKI untuk membebaskan lahan kantor Wali Kota Jakarta Selatan di dekat Sekretariat ASEAN. Basuki sudah menyetujuinya dan menyampaikannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sejak tahun lalu.
"Tapi BPKD kerjanya lambat. Makanya, kita mau ganti Kepala BPKD. Aku mau kirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ganti Kepala BPKD," kata Basuki.
Ia meyakini bahwa proyek MRT dapat menjadi transportasi andalan Ibu Kota selain kereta rel listrik (KRL). "Karena bagaimanapun, tulang punggung utama transportasi di Jakarta adalah transportasi berbasis rel seperti KRL, termasuk MRT," ujar Basuki.
Penyebab keterlambatan pembangunan MRT, lanjut dia, selain masalah utilitas, juga terkait pembebasan lahan. Hal ini termasuk pembebasan lahan Perumahan Polri Lebak Bulus yang masih menunggu izin Presiden.
Begitu pula lahan di lokasi Stasiun Lebak Bulus, Cipete, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M, serta jalur layang di Jalan Kartini yang juga masih dalam tahap negosiasi harga. Padahal, seharusnya lahan-lahan itu sudah bebas pada Februari-Maret 2014.
Dalam membebaskan lahan Perumahan Polri, pemerintah pusat telah berjanji untuk melaksanakan itu secepatnya. Namun, pemerintah pusat juga meminta Pemprov DKI untuk membebaskan lahan kantor Wali Kota Jakarta Selatan di dekat Sekretariat ASEAN. Basuki sudah menyetujuinya dan menyampaikannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sejak tahun lalu.
"Tapi BPKD kerjanya lambat. Makanya, kita mau ganti Kepala BPKD. Aku mau kirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ganti Kepala BPKD," kata Basuki.
Ia meyakini bahwa proyek MRT dapat menjadi transportasi andalan Ibu Kota selain kereta rel listrik (KRL). "Karena bagaimanapun, tulang punggung utama transportasi di Jakarta adalah transportasi berbasis rel seperti KRL, termasuk MRT," ujar Basuki.
No comments:
Post a Comment