Wednesday, December 16, 2015

Jokowi Tegaskan TNI Tak Boleh Berpolitik, Tapi Dukung Kebijakan Negara

Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Jokowi mengatakan Indonesia harus membangun postur pertahanan TNI yang kokoh dengan didukung alutsista yang lengkap dan modern.

"Kita harus membangun upaya postur pertahanan TNI yang kokoh dan semakin kokoh, alutsista yang semakin lengkap dan semakin modern. Modernisasi teknologi pertahanan harus dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman," kata Jokowi di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).

Jokowi juga mengatakan, Indonesia harus mewujudkan kemandirian pertahanan dan mengurangi ketergantungan kebutuhan dari luar.

"Kita juga harus mewujudkan kemandirian pertahanan yang mengurangi ketergantungan kepada impor kebutuhan-kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional kita," katanya.

Selain itu, masalah keterlibatan TNI di dalam praktik politik praktis juga disorot Jokowi. Dia menegaskan agar TNI tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Meski demikian, TNI harus mendukung kebijakan politik negara.

"Saya minta kepada seluruh pimpinan, prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih. Tadi juga disampaikan ke Panglima TNI, tidak terlibat pada politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara," tegasnya.

"Karena politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI harus berpijak pada kebijakan negara. Kebijakan negara itu untuk rakyat, rantai komando harus ditegakkan, hanya satu komando, tidak ke mana-mana, tegak lurus, loyalitas, kepatuhan pada perintah presiden sebagai panglima tertinggi TNI," tambahnya. 

No comments:

Post a Comment