Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk pertama kalinya menyebut bahwa pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setya Novanto adalah untuk memeras PT Freeport Indonesia. Beruntung upaya pemerasan itu urung terjadi sehingga tak menjadi skandal terbesar di negara ini.
"Tidak pernah, zaman Soeharto juga tidak pernah terjadi (negosiasi) diatur oleh Ketua DPR. Yang mau diperasnya perusahaan yang investasinya terbesar di Indonesia, ini semua tertinggi. Jadi skandal tertinggi juga jadinya kan, kalau terjadi," kata JK saat berpidato membuka Economic Outlook di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015). Acara ini dihadiri oleh pejabat dan pelaku bisnis.
Menurut JK, skandal pemerasan Ketua DPR ke PT Freeport bisa saja terjadi jika Mahkamah Kehormatan DPR tak memproses laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Dua pekan lalu MKD menerima laporan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengadukan Ketua DPR Novanto karena dianggap melanggar kode etik.
Namun hingga kini MKD belum juga menentukan jadwal untuk memproses Novanto. Bila ini terjadi, kata JK, sangat berbahaya dan memungkinkan pemerasan pejabat negara kepada perusahaan di Indonesia terjadi. "Tapi (skandal Freeport) bisa terjadi kalau MKD bungkam," tambah JK.
JK pun menyayangkan bahwa upaya 'menghambat' MKD memproses Novanto justru datan dari kader Partai Golongan Karya yang pernah dia pimpin.
"Saya jamin Golkar akan tetap mengatakan Suara Rakyat, Suara Golkar. Jadi kalau Golkar menghentikan ini (kasus Novanto), berhenti pakai Suara Rakyat, Suara Golkar," tutup JK.
Ketua DPR Setya Novanto dalam berbagai kesempatan sudah membantah menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta jatah saham ke PT Freeport. "Saya meyakini bahwa saya tidak pernah pakai nama Presiden karena saya berhubungan selama ini secara baik, sesuai tugas masing-masing dan selalu menjaga martabat kedua belah pihak," kata Novanto kepada detikcom, 17 November 2015.
No comments:
Post a Comment