Begini Geramnya Wapres JK atas Pencatutan Namanya oleh Novanto

Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sudah bergulir sejak dua pekan lalu. Namun kegeraman Wapres JK atas pencatutan itu tak juga mereda. 

Apalagi pencatutan itu dengan tujuan untuk memeras alias meminta 'jatah' saham ke PT Freeport Indonesia. Hari ini saat menyampaikan pidato pembukaan acara Economic Outlook yang dihadiri pejabat dan pelaku bisnis, JK kembali menunjukkan kegeramannya atas tindakan yang diduga dilakukan Novanto tersebut. 

Di awal pidato JK memaparkan sejumlah hal yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti korupsi, berbelitnya birokrasi dan praktik pejabat yang menyembunyikan aset negara agar impor masuk. JK juga geram dengan perilaku sejumlah pejabat negara yang diduga memeras perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. 

"Jangan begitu dong. Bayangkan kalau begitu aset dibungkam hanya agar impor masuk. Lalu (kita) berada di kalangan pemerintah, bagaimana kita tidak geram melihat situasi ini," kata JK saat berpidato membuka Economic Outlook di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015). 

Apalagi, kata JK, jika nantinya terbukti ada kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto terhadap PT Freeport Indonesia. "Apalagi bicara Freeport, Anda tahu semua. Saya bilang ini Freeport kalau terjadi, skandal terbesar di sejarah Indonesia," kata JK yang disambut mimik serius hadirin. 

Menurut JK, disebut skandal terbesar karena belum ada dalam sejarahnya di Indonesia praktik korupsi dilakukan bersama oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Novanto diduga meminta jatah saham 11 persen untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wapres JK. 

"Freeport (zaman) Supersemar dibikinnya kan? Saya protes, masak saya dapat 9 persen saja, mustinya lebih dong. Hahahaha," kata JK yang disambut tawa hadirin.

Dalam sejarahnya juga, kata JK, negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freepot tak pernah melibatkan Ketua DPR. 
"Tidak pernah, zaman Soeharto juga tidak pernah terjadi (negosiasi) diatur oleh Ketua DPR. Yang mau diperasnya perusahaan yang investasinya terbesar di Indonesia, ini semua tertinggi. Jadi skandal tertinggi juga jadinya kan, kalau terjadi," kata JK. 

Ketua DPR Setya Novanto dalam berbagai kesempatan sudah membantah menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta jatah saham ke PT Freeport. "Saya meyakini bahwa saya tidak pernah pakai nama Presiden karena saya berhubungan selama ini secara baik, sesuai tugas masing-masing dan selalu menjaga martabat kedua belah pihak," kata Novanto kepada detikcom, 17 November 2015.