Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan RAPBD 2016 kepada DPRD DKI Jakarta. Ahok menyebut total anggaran dalam rancangan itu diperkirakan mencapai Rp 66,3 triliun.
"Total RAPBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp 66.373.687.377.232 atau meningkat 0,92% dibandingkan dengan APBD-P 2015 sebesar Rp 65.768.705.609.233 dengan besaran belanja daerah dalam RAPBD 2016 sebesar Rp 59.101.068.233 atau turun sebesar 0,98% dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 59.685.522.609.233," ujar Ahok saat membacakan Penyampaian Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD T.A 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Adapun pendapatan daerah tahun 2016 direncanakan mencapai Rp 58.210.330.142 atau meningkat sebesar 3,38% dibandingkan APBD-P 2015 senilai Rp 1.901.092.055.142. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39.322.613.624.142, dana perimbangan sebesar Rp 13.867.897.878.000 dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 5.019.818.553.000.
Ahok menyebut PAD rencananya diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 32.010.000.000.000; retribusi daerah sebesar Rp 800.000.000.000; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 790.000.000.000 dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 5.722.613.624.142.
"Selanjutnya untuk (pendapatan) lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan berasal dari hibah untuk MRT sebesar Rp 2.244.419.882.000, kemudian dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 2.775.398.671.000," sambungnya.
Besaran anggaran untuk belanja daerah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 59.101.068.377.232 yang akan digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung senilai Rp 24.101.068.377.232 meliputi belanja pegawai sebesar Rp 17.393.205.370.902, belanja bunga senilai Rp 30.000.000.000, belanja subsidi sebesar Rp 1.612,726.275.800, belanja hibah senilai Rp 1.990.479.055.395, belanja bantuan sosial senilai Rp 2.524.446.425.000 dan belanja bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp 1.818.003.960.
Untuk belanja langsung 2016 dialokasikan sebesar Rp 34.583.949.596.072 yang diperuntukkan bagi belanja prioritas dan unggulan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2013-2017. Antara lain pembangunan MRT, LRT, fly over dan underpass, koridor busway layang Cileduk-Kapt Tendean, pemberian Public Service Obligation (PSO) busway dan bus tingkat pariwisata, perbaikan dan perbaikan dermaga di kawasan Kepulauan Seribu, penyusunan regulasi dan penetapan Electronic Road Pricing (ERP) serta penertiban parkir liar dengan mengembangkan kawasan parkir meter.
"Selanjutnya pengembangan sistem transportasi massal laut di Kepulauan Seribu, normalisasi sungai termasuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pembangunan dan peningkatan sistem pompa pengendali banjir, penanganan sampah dan badan air serta pengembangan tanggul pantai fase A mendukung National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)," kata Ahok.
Selain itu juga untuk pembangunan rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Kartu Jakarta Pintar (KJP), peningkatan kualitas gedung sekolah dan PAUD serta peningkatan puskesmas kecamatan menjadi RSUD tipe D di setiap kecamatan.
Di samping itu, merevitalisasi kawasan Kota Tua menuju World Heritage Site, museum, pembangunan kampung budaya Betawi, pembangunan Masjid Raya Jakarta, revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, peningkatan sistem kelistrikan di Kepulauan Seribu dan penataan pedestarian sepanjang jalan arteri.
"Penerimaan pembiayaan tahun 2016 direncanakan juga berasal dari SiLPA Tahun 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp 7.933.425.813.490 serta pinjaman Bank Dunia untuk program JEDI sebesar Rp 229.931.508.600. "Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 7.272.619.000.000 yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah," sambungnya.
Rapat Paripurna RAPBD 2016 dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Adapun duduk sebagai anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Triwisaksana.
Akur Ya!
Rapat dibuka sekitar pukul 15.10 WIB. Ahok yang didampingi Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tampak akrab dengan petinggi dewan baik di dalam maupun di luar ruangan.
Hal ini terlihat dari celetukan Triwisaksana saat Ahok menyerahkan dokumen RAPBD 2016 kepada Prasetio. "Akur ya," kata pria yang akrab disapa Sani itu sambil tersenyum.
Prasetio berharap kekompakan eksekutif dan legislatif yang terjalin selama pembahasan KUA-PPAS 2016 sejak 30 Juni hingga 12 Desember ini bisa terus berlanjut hingga ke depannya. "Untuk pertama kali Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bahas secara detal setiap anggaran hingga ke mata anggaran. Adanya transparansi anggaran publik merupakan cermin kerjasama yang baik. Terima kasih kepada Pemprov yang telah melaksanakan tugas dengan baik," kata Pras.
Politis PDIP ini mengatakan, setelah penyampaian pidato gubernur maka proses akan dilanjutkan dengan memberikan pandangan umum fraksi DPRD pada Jumat (18/12) esok. Selanjutnya, Gubernur akan menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap pandangan umum fraksi pada Senin (21/12) mendatang.
RAPBD 2016 yang sudah diketok nantinya diberi kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
"Total RAPBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp 66.373.687.377.232 atau meningkat 0,92% dibandingkan dengan APBD-P 2015 sebesar Rp 65.768.705.609.233 dengan besaran belanja daerah dalam RAPBD 2016 sebesar Rp 59.101.068.233 atau turun sebesar 0,98% dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 59.685.522.609.233," ujar Ahok saat membacakan Penyampaian Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD T.A 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Adapun pendapatan daerah tahun 2016 direncanakan mencapai Rp 58.210.330.142 atau meningkat sebesar 3,38% dibandingkan APBD-P 2015 senilai Rp 1.901.092.055.142. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39.322.613.624.142, dana perimbangan sebesar Rp 13.867.897.878.000 dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 5.019.818.553.000.
Ahok menyebut PAD rencananya diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 32.010.000.000.000; retribusi daerah sebesar Rp 800.000.000.000; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 790.000.000.000 dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 5.722.613.624.142.
"Selanjutnya untuk (pendapatan) lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan berasal dari hibah untuk MRT sebesar Rp 2.244.419.882.000, kemudian dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 2.775.398.671.000," sambungnya.
Besaran anggaran untuk belanja daerah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 59.101.068.377.232 yang akan digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung senilai Rp 24.101.068.377.232 meliputi belanja pegawai sebesar Rp 17.393.205.370.902, belanja bunga senilai Rp 30.000.000.000, belanja subsidi sebesar Rp 1.612,726.275.800, belanja hibah senilai Rp 1.990.479.055.395, belanja bantuan sosial senilai Rp 2.524.446.425.000 dan belanja bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp 1.818.003.960.
Untuk belanja langsung 2016 dialokasikan sebesar Rp 34.583.949.596.072 yang diperuntukkan bagi belanja prioritas dan unggulan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2013-2017. Antara lain pembangunan MRT, LRT, fly over dan underpass, koridor busway layang Cileduk-Kapt Tendean, pemberian Public Service Obligation (PSO) busway dan bus tingkat pariwisata, perbaikan dan perbaikan dermaga di kawasan Kepulauan Seribu, penyusunan regulasi dan penetapan Electronic Road Pricing (ERP) serta penertiban parkir liar dengan mengembangkan kawasan parkir meter.
"Selanjutnya pengembangan sistem transportasi massal laut di Kepulauan Seribu, normalisasi sungai termasuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pembangunan dan peningkatan sistem pompa pengendali banjir, penanganan sampah dan badan air serta pengembangan tanggul pantai fase A mendukung National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)," kata Ahok.
Selain itu juga untuk pembangunan rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Kartu Jakarta Pintar (KJP), peningkatan kualitas gedung sekolah dan PAUD serta peningkatan puskesmas kecamatan menjadi RSUD tipe D di setiap kecamatan.
Di samping itu, merevitalisasi kawasan Kota Tua menuju World Heritage Site, museum, pembangunan kampung budaya Betawi, pembangunan Masjid Raya Jakarta, revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, peningkatan sistem kelistrikan di Kepulauan Seribu dan penataan pedestarian sepanjang jalan arteri.
"Penerimaan pembiayaan tahun 2016 direncanakan juga berasal dari SiLPA Tahun 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp 7.933.425.813.490 serta pinjaman Bank Dunia untuk program JEDI sebesar Rp 229.931.508.600. "Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 7.272.619.000.000 yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah," sambungnya.
Rapat Paripurna RAPBD 2016 dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Adapun duduk sebagai anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Triwisaksana.
Akur Ya!
Ahok dan DPRD akur
|
Ahok dan DPRD akurHal ini terlihat dari celetukan Triwisaksana saat Ahok menyerahkan dokumen RAPBD 2016 kepada Prasetio. "Akur ya," kata pria yang akrab disapa Sani itu sambil tersenyum.
Prasetio berharap kekompakan eksekutif dan legislatif yang terjalin selama pembahasan KUA-PPAS 2016 sejak 30 Juni hingga 12 Desember ini bisa terus berlanjut hingga ke depannya. "Untuk pertama kali Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bahas secara detal setiap anggaran hingga ke mata anggaran. Adanya transparansi anggaran publik merupakan cermin kerjasama yang baik. Terima kasih kepada Pemprov yang telah melaksanakan tugas dengan baik," kata Pras.
Politis PDIP ini mengatakan, setelah penyampaian pidato gubernur maka proses akan dilanjutkan dengan memberikan pandangan umum fraksi DPRD pada Jumat (18/12) esok. Selanjutnya, Gubernur akan menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap pandangan umum fraksi pada Senin (21/12) mendatang.
RAPBD 2016 yang sudah diketok nantinya diberi kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
No comments:
Post a Comment