Presiden RI Joko Widodomemerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera mengaudit seluruh tambang.
Perintah ini menyusul laporan yang sampai ke dirinya bahwa ada dua anak sekolah tewas di lubang tambang di Kalimantan Timur.
Ironisnya, kematian dua anak itu terjadi di hari kedatangannya di Kaltim, Rabu (23/3/2016).
"Saya perintahakan ke Menteri LH dan menteri ESDM untuk mengontrol, cek, terutama tambang-tambang kecil yang tidak mengutamakan keselamatan pekerjanya," kata Jokowi usai meninjau Waduk Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/3/2016) siang.
Kepala Negara datang ke Balikpapan untuk sejumlah kunjungan, yakni meninjau pembangunan tol Balikpapan-Samarinda, pembagian bansos berupa empat 'kartu sakti', dan pembangunan waduk di Kelurahan Teritip.
Kepala Negara mendapat banyak laporan apa saja yang terjadi di Kaltim selama kunjungannya.
"Saya sudah dengar (kematian dua anak tenggelam di lubang tambang) yang itu. Yang penting adalah izin itu bukan memberi izin saja, tapi ada kontrol di lapangan. Cek di lapangan sangat penting sekali," kata Jokowi.
Dua anak tenggelam di lubang bekas galian tambang PT Bukit Baiduri Energi di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Rabu pukul 15.00 Wita. Noval Fajar Slamat Riyadi (16) dan Diki Aditya Pratama (15) ditemukan tewas tenggelam.
Noval tak kembali sejak kepergiannya ke sekolah di SMK Negeri 2, Rabu itu. Jasadnya ditemukan pada malam hari. Nasib Diki juga serupa. Rekan sepermainan Noval ini ditemukan Kamis subuh.
Noval dan Diki menggenapi 22 korban dengan status anak-anak yang tewas dengan kasus serupa. Mereka terdiri 13 anak di Samarinda, delapan anak di Kukar, dan satu di Penajam Paser Untara.
Blusukan Tambang
Juru bicara Jatam, Merah Johansyah, mengharapkan Jokowi menyempatkan diri untuk blusukan ke tambang-tambang di Kaltim, khususnya Samarinda dan Kukar, selagi berada di Balikpapan. Apalagi, kata Merah, Jokowi sudah menerima laporan tentang kematian dua anak itu.
"Jadi jangan hanya retorika saja. Presiden harus turun langsung ke lokasi meninggalnya anak-anak di kolam tambang. Ini bentuk tanggung jawab," kata Merah.
Ia juga berharap, pemerintah segera mengevaluasi kinerja Kepala Distamben Provinsi Kaltim yang tidak mengambil langkah serius untuk mencegah berulangnya kejadian serupa. "Lalai dalam pengawasan, segera dicopot," tegasnya.
Pihaknya juga mendesak dilakukannya pengusutan kasus ini karena dinilai telah terjadi pidana lingkungan hidup seperti tertera di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 97-Pasal 112.
No comments:
Post a Comment