Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berulang kali menyatakan tak memberi kesempatan pada bawahan nakal. Mereka yang kedapatan melakukan tindakan korupsibakal disikat.
Nyatanya, ancaman Ahok, sapaan Basuki, tak membuat semua PNS takut. Masih ada yang diam-diam melakukan praktik kotor itu.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang paling sering dilaporkan melakukan penyimpangan. Bukan hanya di tataran pejabat, petugas di lapangan juga diketahuinya masih berani main curang pada warga.
Kasus terakhir, dia mendapat laporan kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan melakukan pungutan liar pada warga. Kasus ini dibongkar setelah sejumlah PNS melakukan penyamaran seolah-olah menjadi warga.
Luapan marah itu Ahok ungkapkan dalam rapat pimpinan (rapim) rutin bersama inspektorat dan SKPD pada Senin kemarin. Hadir pula dalam rapat itu Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah.
Dalam penyamaran itu, PNS sempat merekam suara kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan.
Rekaman suara kepala TPU saat melakukan pungli kemudian diperdengarkan di ruang rapat oleh Ahok.
"Saya sampaikan, kenapa bisa ada pungli di TPU? Karena ada Kepala TPU yang pungli. Kalau Kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya," ucapnya dengan nada meninggi.
Dia meminta pada Ratna bersikap pada kepala TPU nakal yang suka memalak warga agar mendapatkan lokasi makam.
"Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus bilang enggak ada. Itu yang selalu saya bilang di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal enggak ada," kata Ahok.
Dari rentetan kasus di Dinas Pertamanan, kali ini Ahok memutuskan kembali melakukan perombakan pada Rabu 6 April mendatang. Perombakan termasuk semua kepala TPU di Jakarta.
"Saya pengen hukumannya meski jelas ini. Pemecatan saja udah," tegasnya.
"Oh iya ada, ada. Bukan Kepala TPU tapi pengawas TPU yang di Petamburan. Nah ini kita mau proses. Memang kalau itu kita mau panggil," kata Ratna saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa, (29/3).
Ratna mengungkapkan, suara rekaman yang diperdengarkan Gubernur DKI Jakarta itu persis dengan suara salah satu pengawas TPU Petamburan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. "Kita mau klarifikasi dulu. Saya mau panggil. Suaranya sih seperti suara orang itu," lanjut dia.
Gencarnya Ahok mengungkap praktik curang PNS DKI Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Dia juga pernah membongkar praktik jual beli rusun.
Dalam aturannya sesungguhnya rusun tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan ke tangan kedua. Dari laporan yang didapat, unit di Rusun Marunda paling banyak diperjualbelikan.
Ahok kemudian memerintahkan seorang pria bernama Nathanael untuk mengecek kebenaran info yang dia dapat. Natanael yang merupakan orang kepercayaan Ahok ditugaskan menjadi pengawas di Rusun Marunda. Dalam hitungan pekan, Natanael langsung sukses menjalankan tugasnya. Ia menemukan banyak permainan di Rusun Marunda.
Salah satu yang Natanael temukan adalah rusun milik Mulyadi. Pria yang diketahui sebagai Lurah Warakas itu mempunyai rusun di Blok I Marunda. Rusun itu dipergunakan tidak semestinya yaitu disewakan kepada orang lain dengan sewa 1,25 juta perbulan. Dengan sewa sebesar itu, tiap bulannya Mulyadi bisa mengantongi Rp 1,1 juta.
Menemukan kecurangan itu, Pemprov DKI langsung bersikap tegas. Rusun milik Mulyadi langsung diputihkan.
Rupanya, sikap tegas Ahok ini membuat Mulyadi marah. Kemarahan Mulyadi ia luapkan dengan terang-terangan menentang kebijakan Jokowi soal sistem lelang jabatan.
"Lurah Warakas ini marah sama kita gara-gara saya cabut tiga rumah dia di rusun Marunda. Namanya itu langsung disewain ke orang. Saya ada buktinya. Ada bukti saya," kata Ahok saat itu.
Sikap Mulyadi ini sempat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tapi setelah Ahok membongkar belang Lurah Warakas itu, Mulyadi tidak berkutik.
Nyatanya, ancaman Ahok, sapaan Basuki, tak membuat semua PNS takut. Masih ada yang diam-diam melakukan praktik kotor itu.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang paling sering dilaporkan melakukan penyimpangan. Bukan hanya di tataran pejabat, petugas di lapangan juga diketahuinya masih berani main curang pada warga.
Kasus terakhir, dia mendapat laporan kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan melakukan pungutan liar pada warga. Kasus ini dibongkar setelah sejumlah PNS melakukan penyamaran seolah-olah menjadi warga.
Luapan marah itu Ahok ungkapkan dalam rapat pimpinan (rapim) rutin bersama inspektorat dan SKPD pada Senin kemarin. Hadir pula dalam rapat itu Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah.
Dalam penyamaran itu, PNS sempat merekam suara kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan.
Rekaman suara kepala TPU saat melakukan pungli kemudian diperdengarkan di ruang rapat oleh Ahok.
"Saya sampaikan, kenapa bisa ada pungli di TPU? Karena ada Kepala TPU yang pungli. Kalau Kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya," ucapnya dengan nada meninggi.
Dia meminta pada Ratna bersikap pada kepala TPU nakal yang suka memalak warga agar mendapatkan lokasi makam.
"Kita terus nuduh ibu, tapi ibu terus bilang enggak ada. Itu yang selalu saya bilang di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal enggak ada," kata Ahok.
Dari rentetan kasus di Dinas Pertamanan, kali ini Ahok memutuskan kembali melakukan perombakan pada Rabu 6 April mendatang. Perombakan termasuk semua kepala TPU di Jakarta.
"Saya pengen hukumannya meski jelas ini. Pemecatan saja udah," tegasnya.
"Oh iya ada, ada. Bukan Kepala TPU tapi pengawas TPU yang di Petamburan. Nah ini kita mau proses. Memang kalau itu kita mau panggil," kata Ratna saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa, (29/3).
Ratna mengungkapkan, suara rekaman yang diperdengarkan Gubernur DKI Jakarta itu persis dengan suara salah satu pengawas TPU Petamburan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. "Kita mau klarifikasi dulu. Saya mau panggil. Suaranya sih seperti suara orang itu," lanjut dia.
Gencarnya Ahok mengungkap praktik curang PNS DKI Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Dia juga pernah membongkar praktik jual beli rusun.
Dalam aturannya sesungguhnya rusun tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan ke tangan kedua. Dari laporan yang didapat, unit di Rusun Marunda paling banyak diperjualbelikan.
Ahok kemudian memerintahkan seorang pria bernama Nathanael untuk mengecek kebenaran info yang dia dapat. Natanael yang merupakan orang kepercayaan Ahok ditugaskan menjadi pengawas di Rusun Marunda. Dalam hitungan pekan, Natanael langsung sukses menjalankan tugasnya. Ia menemukan banyak permainan di Rusun Marunda.
Salah satu yang Natanael temukan adalah rusun milik Mulyadi. Pria yang diketahui sebagai Lurah Warakas itu mempunyai rusun di Blok I Marunda. Rusun itu dipergunakan tidak semestinya yaitu disewakan kepada orang lain dengan sewa 1,25 juta perbulan. Dengan sewa sebesar itu, tiap bulannya Mulyadi bisa mengantongi Rp 1,1 juta.
Menemukan kecurangan itu, Pemprov DKI langsung bersikap tegas. Rusun milik Mulyadi langsung diputihkan.
Rupanya, sikap tegas Ahok ini membuat Mulyadi marah. Kemarahan Mulyadi ia luapkan dengan terang-terangan menentang kebijakan Jokowi soal sistem lelang jabatan.
"Lurah Warakas ini marah sama kita gara-gara saya cabut tiga rumah dia di rusun Marunda. Namanya itu langsung disewain ke orang. Saya ada buktinya. Ada bukti saya," kata Ahok saat itu.
Sikap Mulyadi ini sempat mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tapi setelah Ahok membongkar belang Lurah Warakas itu, Mulyadi tidak berkutik.
No comments:
Post a Comment