Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak habis pikir dengan tingkah para anggota DPR kerap ngotot bikin banyak undang-undang. Kondisi ini membuat DPR seolah hanya mengejar kuantitas dibanding kualitas undang-undangnya.
Jokowi mengaku tahu alasan sebenarnya mengapa DPR begitu doyan membuat banyak undang-undang. "Bukan kuantitasnya, jumlah 40, 50 untuk apa? Saya tahu saja, kenapa DPR senang banget," kata Jokowi saat dialog bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Rabu (30/1).
Dia menyarankan DPR jangan terlalu kejar target untuk menyelesaikan undang-undang. Pemerintah tidak masalah bila DPR hanya mampu mengesahkan tiga undang-undang dalam setahu, asal mempunyai kualitas nomor wahid.
Pemerintah, kata Jokowi, juga menyadari bahwa tuntutan DPR mengesahkan dan melakukan revisi undang-undang begitu banyak.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik," ujarnya.
Dalam dialog bersama ISEI, juga dihadiri Ketua ISEI sekaligus Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Salah Husain, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung perihal regulasi dan perizinan di Indonesia masih berbelit-belit. Jokowi menekankan bahwa segala aturan harus segera dipermudah.
Jokowi mengaku tahu alasan sebenarnya mengapa DPR begitu doyan membuat banyak undang-undang. "Bukan kuantitasnya, jumlah 40, 50 untuk apa? Saya tahu saja, kenapa DPR senang banget," kata Jokowi saat dialog bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Rabu (30/1).
Dia menyarankan DPR jangan terlalu kejar target untuk menyelesaikan undang-undang. Pemerintah tidak masalah bila DPR hanya mampu mengesahkan tiga undang-undang dalam setahu, asal mempunyai kualitas nomor wahid.
Pemerintah, kata Jokowi, juga menyadari bahwa tuntutan DPR mengesahkan dan melakukan revisi undang-undang begitu banyak.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik," ujarnya.
Dalam dialog bersama ISEI, juga dihadiri Ketua ISEI sekaligus Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Salah Husain, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung perihal regulasi dan perizinan di Indonesia masih berbelit-belit. Jokowi menekankan bahwa segala aturan harus segera dipermudah.
No comments:
Post a Comment