Benarkah Ada Upaya Sabotase demi Dana Banjir?

 Sepanjang saluran air di bawah Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dalam sepekan terakhir ditemukan banyak bungkus kabel. Sejauh ini, jumlah bungkus kabel yang ditemukan sudah setara dengan 22 bak truk. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meyakini keberadaan bungkus-bungkus kabel tersebut merupakan bagian dari upaya sabotase. Ia menyatakan, sabotase itu tidak terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun depan melainkan untuk penggunaan dana penanggulangan banjir. 

Ahok yakin, bungkus-bungkus kabel itu digunakan untuk menyumbat saluran air. Tujuannya, agar kawasan Ring I Istana Kepresidenan terendam. Jika hal ini terjadi, kata dia, maka akan ada instansi tertentu yang akan mengajukan anggaran untuk perawatan dan pembersihan saluran-saluran air di Jakarta. 

"Dulu kan (Pemerintah Provinsi DKI) ada pernah ngeluarin Rp1 triliun lebih untuk kerja bersih-bersih," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (3/3/2016). 

Terkait kecurigaan barunya itu, Ahok mengaku sudah meminta Inspektorat Pemrov DKI Jakarta melakukan pengecekan  penggunaan anggaran Rp1 triliun lebih untuk kegiatan perawatan saluran air itu. Jika anggaran itu terbukti tidak digunakan sebagaimana mestinya, Ahok yakin adanya bungkus kabel di selokan Jalan Medan Merdeka Selatan juga merupakan upaya untuk tindakan culas itu. 

"Kalau terindikasi seperti itu, kan korupsi berarti. Kita akan laporkan pejabat yang tanggung jawab untuk kita pidanakan," kata Ahok. 

Demi Dana Banjir? 

Tudingan mengenai adanya sabotase bukan kali ini saja dilontarkan Ahok. Ia tercatat sudah berulang kali melontarkan tudingan adanya sabotase setiap kali ada genangan di Jakarta. 

Ahok mengaku sering ditertawakan sebagian orang akibat kebiasaannya itu. Padahal, Ahok mengaku tidak asal bicara saat melontarkan pernyataan itu. 

Menurut Ahok, kebiasaannya mengkaitkan timbulnya banjir sebagai sabotase berawal saat terjadinya banjir di wilayah Jakarta Utara awal 2015. Saat itu, ia menyebut munculnya banjir disebabkan tidak berfungsinya pompa air di Waduk Pluit karena aliran listrik dimatikannya  oleh PLN. 

"Ini yang saya bilang sabotase. Tapi saya diketawain," kata Ahoksaat acara peresmian Kantor Satrolda Ditpolair Polda Metro Jaya, Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu.

Menurut Ahok, akibat tidak berfungsinya pompa air, Waduk Pluit tidak dapat menampung air. Akibatnya, air meluap hingga ketinggian 1,8 meter. 

Ahok menyebut saat itu, ada sejumlah orang yang mendatanginya untuk menandatangani surat permohonan status darurat banjir. 

"Itulah kenapa saya bilang sabotase, saya tidak mau sebut, tapi ada lah beberapa orang yang menemui saya minta tandatangani darurat banjir. Saya bilang enggak bisa," ujar dia. 

Ahok mengatakan, apabila saat itu ia menandatangani surat tersebut, maka institusi yang menangani masalah banjir bisa langsung menggelontorkan dana hingga Rp 57 miliar.

"Kalau saya tantatangani, berarti yang nanganin banjir bisangeluarin uang Rp 57 miliar untuk bantuan-bantuan yang tidak bisa kita lacak," kata dia.