Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menerima ajakan diskusi bersama Badan Anggaran (Badan Anggaran) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.
Donny (sapaan Reydonnyzar) akan membantu Pemprov DKI dalam membaca hasil evaluasi.
"Pada intinya Kemendagri siap memfasilitasi TAPD dan Banggar untuk secara tepat membaca evaluasi dan memberikan solusi. Silahkan konsultasi saja. Kan enggak jauh antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Utara," ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (8/1/2016).
Donny mengatakan Kemendagri siap mencari solusi terbaik dari permasalahan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.
Namun sebelum itu, Donny merasa Kemendagri tetap harus mengkritisi kalau ada penyusunan anggaran yang kurang tepat.
"Kita bisa mediasikan dan cari solusi tapi kan kita tetap harus mengingatkan terlebih dahulu," ujar dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menginginkan ada komunikasi dengan Kemendagri terkait sejumlah anggaran yang dicoret dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2016.
Donny (sapaan Reydonnyzar) akan membantu Pemprov DKI dalam membaca hasil evaluasi.
"Pada intinya Kemendagri siap memfasilitasi TAPD dan Banggar untuk secara tepat membaca evaluasi dan memberikan solusi. Silahkan konsultasi saja. Kan enggak jauh antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Utara," ujar Donny ketika dihubungi, Jumat (8/1/2016).
Donny mengatakan Kemendagri siap mencari solusi terbaik dari permasalahan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.
Namun sebelum itu, Donny merasa Kemendagri tetap harus mengkritisi kalau ada penyusunan anggaran yang kurang tepat.
"Kita bisa mediasikan dan cari solusi tapi kan kita tetap harus mengingatkan terlebih dahulu," ujar dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menginginkan ada komunikasi dengan Kemendagri terkait sejumlah anggaran yang dicoret dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2016.
Kemendagri diketahui mencoret anggaran PMP untuk 6 BUMD. Enam BUMD yang dilarang mendapat PMP adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD PAL Jaya.
Selain itu, Kemendagri juga tidak mengizinkan pemberian hibah dan bansos secara rutin kepada beberapa instansi.
Selain itu, Kemendagri juga tidak mengizinkan pemberian hibah dan bansos secara rutin kepada beberapa instansi.
No comments:
Post a Comment