Guna menarik minat pelajar Jakarta lulusan SMA dan setingkat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun KJP ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri.
"Saya lagi ngitung apakah kira-kira Rp 1,5 juta per bulan. Transport, makan, kalau bisa berarti Rp 18 juta per tahun," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (27/1).
Pria yang biasa disapa Ahok tersebut menjelaskan, KJP yang juga ditujukan untuk pembayaran biaya kuliah mulai diberlakukan 2016. Dana KJP diambil dari anggaran APBD.
Mantan politikus Gerindra itu menuturkan, latar belakang KJP bagi mahasiswa bermula saat banyak siswa SMA dan setingkat yang mengalami penurunan nilai usai SMP. Hal itu dikarenakan sebagian dari mereka merasa, untuk apa meraih nilai tinggi jika setelah tamat SMA tidak melanjutkan kuliah.
"Karena merasa saya kan nggak mungkin kuliah. Ngapain saya pergi belajar untuk tes perguruan tinggi negeri. Karena orangtua saya nggak mampu membiayai untuk transport. Nah ini kan membuat nggak semangat. Oleh karena itu makanya saya pengen tahun ini yang punya KJP yang sudah punya hati pengen kuliah ke perguruan tinggi negeri," papar Ahok.
Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, tidak semua warga yang ber-KTP Jakarta menerima KJP mahasiswa. Ahok pun memperkirakan tidak semua pengguna KJP akan menggunakan program ini.
"Karena logika saya yang pegang KJP ada 40 ribu orang, yang selama ini bisa dapet 2-8 ribu orang kalo dia mau, tapi dia nggak berani kan. Itu kita biayai sampe lulus," ujarnya.
"Saya lagi ngitung apakah kira-kira Rp 1,5 juta per bulan. Transport, makan, kalau bisa berarti Rp 18 juta per tahun," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (27/1).
Pria yang biasa disapa Ahok tersebut menjelaskan, KJP yang juga ditujukan untuk pembayaran biaya kuliah mulai diberlakukan 2016. Dana KJP diambil dari anggaran APBD.
Mantan politikus Gerindra itu menuturkan, latar belakang KJP bagi mahasiswa bermula saat banyak siswa SMA dan setingkat yang mengalami penurunan nilai usai SMP. Hal itu dikarenakan sebagian dari mereka merasa, untuk apa meraih nilai tinggi jika setelah tamat SMA tidak melanjutkan kuliah.
"Karena merasa saya kan nggak mungkin kuliah. Ngapain saya pergi belajar untuk tes perguruan tinggi negeri. Karena orangtua saya nggak mampu membiayai untuk transport. Nah ini kan membuat nggak semangat. Oleh karena itu makanya saya pengen tahun ini yang punya KJP yang sudah punya hati pengen kuliah ke perguruan tinggi negeri," papar Ahok.
Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, tidak semua warga yang ber-KTP Jakarta menerima KJP mahasiswa. Ahok pun memperkirakan tidak semua pengguna KJP akan menggunakan program ini.
"Karena logika saya yang pegang KJP ada 40 ribu orang, yang selama ini bisa dapet 2-8 ribu orang kalo dia mau, tapi dia nggak berani kan. Itu kita biayai sampe lulus," ujarnya.
No comments:
Post a Comment