Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berdialog dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, saat acara penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,81 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat berdialog melalui teleconference itu, Jokowi didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Dalam dialog, Soekarwo menyampaikan penyerapan anggaran Provinsi Jawa Timur di 2015 mencapai 94%. Soekarwo juga meminta agar proyek jalan dengan pola swakelola penunjukan langsung dan memakai e-catalog, bisa langsung dikerjakan.
"Terutama swakelola jalan. Januari-maret banyak jalan rusak jadi kami harap swakelola bisa segera diprioritaskan untuk jalan," ujar Soekarwo, dalamteleconference di Kementerian PUPR, Rabu (6/12/2016).
Berkaitan dengan jalan, Soekarwo meminta perhatian pemerintah dalam proses pembangunan jalan lintas selatan di Provinsi Jawa Timur yang belum selesai sepanjang 120 kilometer (km).
"Kami minta dibantu pembiayaan pembelian tanah. Kami mohon bisa dibantu tentang pembelian tanah," kata Soekarwo
Selain itu, Soekarwo meminta pemeliharaan bendungan kecil yang jumlahnya 194 unit dari total 913 bendung kecil. Sedangkan untuk bendungan besar, ada 26 unit mulai pendangkalan.
"Kami harap selain pembangunan bendungan baru, pemeliharaan bisa juga dikerjakan," tutur Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Terakhir, Soekarwo berharap Kementerian PUPR memperhatikan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur. Soekarwo meminta Kementerian PUPR ikut membiayai perbaikan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi permintaan itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk jalan lintas selatan ada program bertahap senilai Rp 30 miliar untuk meneruskan ke arah Banyuwangi. Kemudian, pemeliharaan bendungan memeng menjadi prioritas karena di 2016 ini ada anggaran khusus untuk pembangunan bendungan sekaligus untuk pemeliharaannya.
Selain itu, menurut Basuki, untuk pemeliharaan bendungan kecil untuk irigasi tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Basuki mengatakan, perlu kolaborasi antara pusat dan pemerintah daerah.
"Jadi kalau ada tanggung jawab provinsi, bapak sebagai pemimpin provinsi bisa membantu kami yang di pusat," kata Basuki.
Sedangkan Jokowi menyambut baik penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Timur mencapai 94%. Jokowi juga berpesan agar setiap Kabupaten/Kota juga setinggi atau bahkan melebihi provinsi. Sebab, Jokowi mengatakan, gencarnya proyek infrastruktur akan membuat uang yang beredar di daerah semakin banyak.
"Nanti akan banyak uang beredar di daerah, itu harus dikawal," kata Jokowi
Dalam dialog, Soekarwo menyampaikan penyerapan anggaran Provinsi Jawa Timur di 2015 mencapai 94%. Soekarwo juga meminta agar proyek jalan dengan pola swakelola penunjukan langsung dan memakai e-catalog, bisa langsung dikerjakan.
"Terutama swakelola jalan. Januari-maret banyak jalan rusak jadi kami harap swakelola bisa segera diprioritaskan untuk jalan," ujar Soekarwo, dalamteleconference di Kementerian PUPR, Rabu (6/12/2016).
Berkaitan dengan jalan, Soekarwo meminta perhatian pemerintah dalam proses pembangunan jalan lintas selatan di Provinsi Jawa Timur yang belum selesai sepanjang 120 kilometer (km).
"Kami minta dibantu pembiayaan pembelian tanah. Kami mohon bisa dibantu tentang pembelian tanah," kata Soekarwo
Selain itu, Soekarwo meminta pemeliharaan bendungan kecil yang jumlahnya 194 unit dari total 913 bendung kecil. Sedangkan untuk bendungan besar, ada 26 unit mulai pendangkalan.
"Kami harap selain pembangunan bendungan baru, pemeliharaan bisa juga dikerjakan," tutur Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Terakhir, Soekarwo berharap Kementerian PUPR memperhatikan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur. Soekarwo meminta Kementerian PUPR ikut membiayai perbaikan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi permintaan itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk jalan lintas selatan ada program bertahap senilai Rp 30 miliar untuk meneruskan ke arah Banyuwangi. Kemudian, pemeliharaan bendungan memeng menjadi prioritas karena di 2016 ini ada anggaran khusus untuk pembangunan bendungan sekaligus untuk pemeliharaannya.
Selain itu, menurut Basuki, untuk pemeliharaan bendungan kecil untuk irigasi tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Basuki mengatakan, perlu kolaborasi antara pusat dan pemerintah daerah.
"Jadi kalau ada tanggung jawab provinsi, bapak sebagai pemimpin provinsi bisa membantu kami yang di pusat," kata Basuki.
Sedangkan Jokowi menyambut baik penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Timur mencapai 94%. Jokowi juga berpesan agar setiap Kabupaten/Kota juga setinggi atau bahkan melebihi provinsi. Sebab, Jokowi mengatakan, gencarnya proyek infrastruktur akan membuat uang yang beredar di daerah semakin banyak.
"Nanti akan banyak uang beredar di daerah, itu harus dikawal," kata Jokowi
No comments:
Post a Comment