Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma menyebut pihaknya sudah menyerahkan analisa investasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak 22 Desember 2015.
Pernyataannya ini untuk membantah pernyataan Ketua TAPD, Sekretaris Daerah Saefullah, yang beberapa waktu lalu menyebut PD Dharma Jaya tidak mendapatkan penyertaan modal pemerintah (PMP) karena tidak menyerahkan analisa investasinya.
Menurut Marina, saat itu dokumen analisa investasi diserahkan kepada salah satu anggota TAPD, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.
"Kami pada 22 Desember 2015 memberikan analisis investasi kepada BPKAD," kata dia saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).
Marina mengatakan, pada 8 Januari 2016, Heru menyebut bahwa analisa investasi yang dibuat oleh Dharma Jaya sudah lengkap. Oleh karena itu, ia heran kenapa tiba-tiba perusahaannya itu tidak mendapatkan PMP.
"Pada 8 Januari 2016 mendapatkan kabar dari pihak BPKAD bahwa analisa investasi kami dinyatakan layak untuk mendapatkan suntikan modal. Tapi, pada 12 Januari 2016, TAPD dan Banggar mencoret PMP kami," ujar Marina.
Sebagai informasi, PD Dharma Jaya menjadi satu-satunya BUMD yang gagal mendapatkan PMP pada APBD 2016. Total BUMD yang diusulkan mendapatkan PMP pada tahun ini sebenarnya ada tujuh.
Selain Dharma Jaya, keenam lainnya adalah PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI, PD Pasar Jaya, dan PD PAL Jaya.
Namun, berbeda dengan Dharma Jaya, usulan pemberian PMP untuk Dharma Jaya disetujui oleh TAPD. Besaran PMP untuk Dharma Jaya diketahui mencapai Rp 50 miliar.
"Kecuali Dharma Jaya, karena analisis investasinya tidak ada. Nah, dengan kondisi seperti ini, jadi evaluasi buat BUMD supaya kalau mau merencanakan sesuatu harus dengan langkah yang benar."
"Kalau misal untuk kegiatan 2017 mau seperti apa ya dari sekarang dia sudah mulai membuat proposal, kajian investasi dan kelengkapan lainnya," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/12/016).
No comments:
Post a Comment