Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD DKI Jakarta menilai, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016 hanya berdasarkan keinginan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Besaran RAPBD DKI 2016 diketahui mencapai Rp 66,3 triliun.
"Itu terlihat dari corat coret RKA (rencana kerja anggaran) milik SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dilakukan sendiri oleh saudara gubernur. Sifat anggaran yang top down itu, kesannya adalah rancangan APBD itu disusun suka-sukanya Gubernur saja," anggota Fraksi PPP Nina Lubena.
Nina menyampaikan saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Nina kemudian mencontohkan perekrutan pekerja harian lepas yang lebih diprioritaskan, ketimbang pemberian tunjangan bagi guru-guru madrasah yang pendapatannya masih sangat minim. Selain tentunya pemberian biaya operasional pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta.
"Padahal setiap masa reses, persoalan kesejahteraan guru madrasah dan BOP bagi sekolah-sekolah swasta selalu menjadi rekomendasi hasil reses untuk menjadi perhatian eksklusif," papar Nina.
No comments:
Post a Comment