Pilkada serentak akan dilaksanakan besok, Rabu (9/12). KPK mengungkapkan fakta baru bahwa beberapa calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada serentak mencoba menyembunyikan asetnya.
"KPK kerja sama dengan KPU dan Bawaslu, pertama pelaporan harta kekayaan. Kami infokan ke KPU untuk disampaikan ke KPUD ada beberapa calon hartanya tidak sama dengan yang dilaporkan. Tapi yang punya keputusan adalah KPU," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2015).
Seluruh calon kepala daerah memang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK. Nah, pada saat melakukan verifikasi dan cek lapangan, KPK menemukan beberapa calon kepala daerah berusaha menyembunyikan asetnya.
"Jadi bisa dikatakan mencoba menyembunyikan aset. Misalnya melaporkan ke KPK memiliki tanah 100 meter, setelah dicek ternyata tanahnya 1000 meter. Itu sudah kita sampaikan ke KPU," jelas Johan.
Selain itu, KPK juga menyoroti penggunaan dana bansos menjelang pelaksanaan Pilkada. Beberapa daerah yang kepala daerahnya kembali maju di Pilkada serentak 2015, ternyata mengalami peningkatan alokasi dana bansos.
Oleh karena itu, Johan meminta masyarakat bisa berpikir jernih. Pilih calon kepala daerah yang bersih dan bebas korupsi.
"Kepada seluruh pemilih gunakan hak pilih anda dan pilihlah sesuai hati nurani tolak kalau ada pemberian uang," tegas Johan.
"KPK kerja sama dengan KPU dan Bawaslu, pertama pelaporan harta kekayaan. Kami infokan ke KPU untuk disampaikan ke KPUD ada beberapa calon hartanya tidak sama dengan yang dilaporkan. Tapi yang punya keputusan adalah KPU," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2015).
Seluruh calon kepala daerah memang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK. Nah, pada saat melakukan verifikasi dan cek lapangan, KPK menemukan beberapa calon kepala daerah berusaha menyembunyikan asetnya.
"Jadi bisa dikatakan mencoba menyembunyikan aset. Misalnya melaporkan ke KPK memiliki tanah 100 meter, setelah dicek ternyata tanahnya 1000 meter. Itu sudah kita sampaikan ke KPU," jelas Johan.
Selain itu, KPK juga menyoroti penggunaan dana bansos menjelang pelaksanaan Pilkada. Beberapa daerah yang kepala daerahnya kembali maju di Pilkada serentak 2015, ternyata mengalami peningkatan alokasi dana bansos.
Oleh karena itu, Johan meminta masyarakat bisa berpikir jernih. Pilih calon kepala daerah yang bersih dan bebas korupsi.
"Kepada seluruh pemilih gunakan hak pilih anda dan pilihlah sesuai hati nurani tolak kalau ada pemberian uang," tegas Johan.
No comments:
Post a Comment