Menjelang Pilkada serentak, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat agar tak tergiur money politics. Money politics inilah yang menjadi sumber merebaknya korupsi.
Rakyat Indonesia di 269 wilayah pemilihan bakal mengikuti Pilkada serentak Rabu (9/12) besok. 269 Daerah pemilihan itu terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.
Zulkifli mengingatkan money politics adalah sumber munculnya korupsi dan para pemburu rente.
"Perangkat keras prosedur demokasinya terlihat relatif lebih demokratis. Namun perangkat lunak budaya demokrasiya masih tetap nepotis feodalistis. Pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritoktasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan banyak melahirkan para pemburu rente," kata Zulkifli kepada wartawan, Selasa (8/12/2015).
Pada tingkat institusional, menurut Zulkifli, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif, yakni sumber dana, ketimbang kekuatan otoritatif yakni kapasitas manusia.
"Politik padat modal membuat biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan high cost economy; merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang," kata Zulkifli.
"Demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan civil nationalism justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat," pungkasnya.
Rakyat Indonesia di 269 wilayah pemilihan bakal mengikuti Pilkada serentak Rabu (9/12) besok. 269 Daerah pemilihan itu terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.
Zulkifli mengingatkan money politics adalah sumber munculnya korupsi dan para pemburu rente.
"Perangkat keras prosedur demokasinya terlihat relatif lebih demokratis. Namun perangkat lunak budaya demokrasiya masih tetap nepotis feodalistis. Pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritoktasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan banyak melahirkan para pemburu rente," kata Zulkifli kepada wartawan, Selasa (8/12/2015).
Pada tingkat institusional, menurut Zulkifli, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif, yakni sumber dana, ketimbang kekuatan otoritatif yakni kapasitas manusia.
"Politik padat modal membuat biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan high cost economy; merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang," kata Zulkifli.
"Demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan civil nationalism justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment