Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memberikan bantuan Rp 99,7 miliar kepada 12.189 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam 271 koperasi di seluruh kota/kabupaten. Bantuan tersebut diberikan sejak tahun 2011 hingga 2015 melalui koperasi masing-masing tempat PKL bernaung. Sehingga dalam perdagangan bebas tingkat ASEAN, para PKL diharapkan dapat bersaing dan mengambil keuntungan.
Program bantuan tersebut berupa tenda, atap bersifat tetap serta gerobak, etalase atau alat display tempat berjualan.
"Bansos ini bersifat swakelola di mana bentuk atap, rombong yang sudah didesain dan dibangun oleh koperasi pengelola penerima bansos," kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan Kemenkop dan UKM, Hasan Jauhari saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan Sarana Usaha PKL di Bogor, Selasa (01/12).
Lebih lanjut dia menjelaskan, sebaran koperasi yang menerima bansos di sembilan pulau terdiri Jawa (97), Sulawesi (53), Kalimantan (17), Bali, NTB dan NTT (29), serta Maluku dan Papua (12).
Menurutnya sesuai dengan pasal 7 dan 8 peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41/2012 tentang kordinasi penataan dan pemberdayaan PKL di masing-maing kementerian. Bahwa PKL harus diberdayakan dan ditata.
"Dari kami, dalam mengimplementasikan aturan tersebut, salah satunya melalui program bantuan sosial penataan dan dukungan saran usaha PKL melalui koperasi. Sehingga diharapkan dapat menguatkan komunitas PKL dalam membangun daya saing pasar, akses sumber daya produktif, mengurangi dampak negatif sekaligus meningkatkan kontribusi positif, dan mampu menguatkan kelembagaan melalui koperasi," ungkapnya.
Sementara itu, di tempat yang sama Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM Emilia Suhaimi mengatakan, dengan memberikan bantuan sosial kemudian para penerimanya diberikan bimbingan teknis agar dalam penggunaan anggaran betul-betul sesuai yang diharapkan.
"Saya berharap ini jadi bagian dalam meningkatkan sinergi dan efektifitas pengimplementasian pogram-program peningkatan daya saing, khususnya bagi KUKM dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ujarnya.
Terlebih, lanjut dia, kegiatan ini diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat yang merupakan salah satu destinasi wisata yang namanya sudah terkenal di mancanegara.
"Jawa Barat, seperti Bogor ini sangat potensial di bidang pariwisata karena beragamnya wisata kuliner, fashion, yang sudah dikenal hingga negeri tetangga Malaysia. Bahkan atraksi kebudayaan daerah dan adat istiadatnya juga kerap memuka wisatawan mancanegara," ujarnya.
Pihaknya berharap dengan segala potensinya yang ada Kota Bogor bisa mendapatkan keuntungan dari program penataan dan pemberdayaan PKL.
"Untuk itu diharapkan pemerintah dan masyarakat setempat mau mengembangkan potensi pariwisatanya dan dapat mengambil peluang mengembangkan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)," ungkapnya.
Di hadapan para ketua koperasi dan PKL di Kota Bogor, Emilia mengungkapkan bimbingan teknis ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan dalam meningkatkan produktifitas yang dampaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan nilai tambah serta mengurangi tingkat kemiskinan.
"Isu standardisasi dan investasi menjadi faktor kunci peningkatan daya saing UKM terutama dalam memasuki MEA. Sebab permasalah klasik yang masih terus dihadapi KUMKM ditengah tantangan dunia usaha di era perdagangan global ini semakin beragam. Sehingga muaranya kembai kesiapan kapasitas dan kemampuan daya saing KUMKM," ujarnya.
No comments:
Post a Comment