Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat sistem open data untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.
Sehingga nantinya Presiden Joko Widodo dengan mudah mengontrol sistem penganggaran di seluruh kota di Indonesia.
"Kalau Kemenkominfo ingin masuk, ini juga menarik. Sehingga APBD seluruh Indonesia bisa dikontrol dengan mudah oleh Presiden dan bisa ketahuan kabupaten/kota mana yang boros dan enggak masuk akal anggarannya," kata Basuki, seusai peluncuran sistem informasi rusunawa, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).
Basuki mengungkapkan idenya ini kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Bambang Heru Tjahyono.
Basuki meyakini, Kemenkominfo dapat merealisasikan idenya tersebut. Pasalnya, Kemenkominfo juga baru saja membuat sistem informasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi Pemprov DKI.
Sistem ini dapat mengontrol penggunaan rusunawa di ibu kota.
"Ini sesuai dengan visi misi Presiden, Nawa Cita atau enggak. Tapi saya ngomong begini, biasanya Kemenkominfo langsung mikir tuh. Soalnya kami enggak pernah minta bikin sistem informasi rusunawa, langsung dibikinin," kata Basuki.
Sistem informasi rusunawa itu dapat mengontrol daftar tunggu, data penghuni, hingga status pembayaran retribusi para penghuni. Sehingga sistem itu memudahkan Basuki untuk mengusir penghuni ilegal di sana.
"Jadi bayangin urus 2.000 penghuni saja sudah pusing, apalagi sampai ratusan ribu (penghuni). Makanya saya bilang sama Ibu Ika (Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI) ini mesti dikontrol pakai aplikasi," kata Basuki.
Sehingga nantinya Presiden Joko Widodo dengan mudah mengontrol sistem penganggaran di seluruh kota di Indonesia.
"Kalau Kemenkominfo ingin masuk, ini juga menarik. Sehingga APBD seluruh Indonesia bisa dikontrol dengan mudah oleh Presiden dan bisa ketahuan kabupaten/kota mana yang boros dan enggak masuk akal anggarannya," kata Basuki, seusai peluncuran sistem informasi rusunawa, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).
Basuki mengungkapkan idenya ini kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Bambang Heru Tjahyono.
Basuki meyakini, Kemenkominfo dapat merealisasikan idenya tersebut. Pasalnya, Kemenkominfo juga baru saja membuat sistem informasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi Pemprov DKI.
Sistem ini dapat mengontrol penggunaan rusunawa di ibu kota.
"Ini sesuai dengan visi misi Presiden, Nawa Cita atau enggak. Tapi saya ngomong begini, biasanya Kemenkominfo langsung mikir tuh. Soalnya kami enggak pernah minta bikin sistem informasi rusunawa, langsung dibikinin," kata Basuki.
Sistem informasi rusunawa itu dapat mengontrol daftar tunggu, data penghuni, hingga status pembayaran retribusi para penghuni. Sehingga sistem itu memudahkan Basuki untuk mengusir penghuni ilegal di sana.
"Jadi bayangin urus 2.000 penghuni saja sudah pusing, apalagi sampai ratusan ribu (penghuni). Makanya saya bilang sama Ibu Ika (Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI) ini mesti dikontrol pakai aplikasi," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment