Pengusaha: Kami Minta Subsidi BBM Rp 300 Triliun Dihapus!

Jakarta -Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia konsisten meminta pemerintah untuk menghapus subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp 300 triliun. 

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, sudah 3 tahun pihaknya meminta pemerintah menghapus subsidi BBM, namun tak direspons.

"Tiga tahun Kadin minta penghapusan subsidi BBM. banyak mudarotnya. banyak dinikmati orang mampu, tapi dibiarkan saja sehingga subsidi BBM mencapai Rp 330 triliun, bayangkan 1 hari Rp 1 triliun," tutur Suryo dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Suryo mengatakan, tingginya subsidi BBM ini membuat anggaran negara selalu defisit, dan akhirnya terpaksa ditutup dari utang. Sementara selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan digunakan orang mampu.

"Dengan uang yang bisa kita hemat Rp 300 triliun, kita bisa sejahterakan rakyat," ujar Suryo.

Kalangan pengusaha melalui Kadin Indonesia mengutarakan permintaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK), hingga DPR. Ini terkait memanasnya kondisi politik dalam negeri.

"Kita berpendapat bahwa dunia usaha menyamapaikan keprihatinannya, kisruh politik yang sangat mengganggu terhadap kepercayaan," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Suryo mengatakan, ada 6 butir permintaan Kadin kepada SBY, Jokowi, JK, hingga DPR untuk menemukan titik perdamaian di bidang politik. Berikut 6 butir tersebut:

1. Mendorong untuk mengedepankan semangat kebersamaan berdasarkan asas musyawarah mufakat dalam memecahkan permasalahan bangsa.
2. Mendorong terwujudnya rekonsiliasi politik dan mengakhiri kontestasi pelaksanaan pemilu presiden 2014.
3. Mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam proses-proses politik untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.
4. Mendorong pemerintahan SBY bersama-sama Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla untuk proaktif mengambil inisiatif mewujudkan terjadi rekonsiliasi politik nasional.
5. Mendorong pemerintah, DPR, partai politik, media massa, LSM, pengamat, dan seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu dalam mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, dan tetap menjaga kepastian politik dalam mewujudkan kesinambungan proses pembangunan nasional.
6. Mendorong presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla untuk bisa memilih anggota kabinet yang lebih mengedepankan pertimbangan kompetensi dan profesionalisme di atas pertimbangan politik atau bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan pribadi maupun kelompok.