Pimpinan DPR Dikuasai Oposisi, Ini Harapan Investor ke Jokowi

Jakarta -Pasar saham merespons negatif kondisi politik Indonesia saat ini. Selain UU Pilkada lewat DPRD, pimpinan DPR dikuasai partai oposisi pemerintahan baru Jokowi-JK. Investor pasar keuangan punya harapan ke pemerintah baru.

Ekonom Senior Standard Chartered Fauzi Ichsan berpendapat, lemahnya pemerintahan baru Jokowi-JK diperkuat dengan suara minoritas di parlemen hanya 37%.

"Mau tidak mau, untuk bisa menggaet partai politik lain masuk koalisi, harus ada tawaran posisi menteri," katanya kepada detikFinance, Kamis (2/10/2014).

Menurut Fauzi, jumlah posisi menteri dari kalangan profesional yang semula dirancang 18 orang dari total 34 menteri, harus dipangkas untuk diberikan kepada parpol yang mau berkoalisi.

Tidak hanya itu, partai koalisi yang sejatinya mendapat 16 posisi menteri juga harus rela dipangkas.

"Posisi menteri dari kalangan profesional harus dipangkas, 18 dari 34 itu untuk profesional. Sekarang porsi itu harus dipangkas dan 16 dari parpol koalisi, mau tidak mau juga harus dipangkas untuk ditawarkan ke parpol lain yang mau merapat. Ditawarkan ke yang mau gabung. Kita realistis saja, ini satu-satunya jalan," tegas Fauzi.

Kondisi demikian membuat para calon menteri dari kalangan profesional takut bersaing dengan para kandidat dari parpol

"Mau tidak mau, posisi menteri harus ditawarkan ke partai yang mau merapat, ke parpol. Profesionalnya juga takut jika kondisinya seperti ini, berhadapan dengan politik yang kayak begini," katanya.

Optimisme pasar yang semula meyakini kekuatan Jokowi dikhawatirkan menurun dan pasar bisa menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bisa melakukan transformasi.

"Pelaku pasar juga dalam teori konspirasinya sudah ada gambaran dalam 2 tahun ke depan Jokowi akan dimakzulkan, sudah mulai ada persiapan begitu. Jadi ya satu-satunya cara dengan kompromi," pungkasnya.

Hasil rapat paripurna DPR semalam memutuskan, Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR. Sementara empat wakilnya adalah Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Herman (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional).

Hal ini yang memicu kekhawatiran investor. Pelaku pasar memprediksi kebijakan dan program Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan dihadang oleh para anggota DPR yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).