JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak terkejut mengetahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara tidak diinformasikan terkait pemasangan tiang pancang pertama proyek pembangunannational capital integrated coastal development (NCICD) tipe A, Kamis (9/10/2014). Padahal, pihaknya belum dapat merampungkan sosialisasi warga, terutama nelayan yang terkena dampak pembangunan proyek.
"Yaaah... pusat kan memang begitu," kata Basuki sambil menghela napas panjang, Jumat (10/10/2014), di Balaikota DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Basuki memberi saran kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk tidak lagi membuat perbedaan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semua aset milik pemerintah pusat yang berada di DKI, lanjut dia, lebih baik dikelola oleh Pemprov DKI saja.
Seperti halnya dengan jalan dan trotoar rusak. Menurut Basuki, selama ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta lambat memperbaiki jalan rusak karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU.
"Selama ini (pemerintah pusat) bilang kalau proyek NCICD tipe A itu kewajiban pengembang dan DKI, pusat juga ada kewajibannya, sih. Tapi sepertinya kok (pemerintah) pusat yang mau nge-leadpencanangan, ya sudah saya sih enggak masalah, yang penting beres saja," kata Basuki.
Pemkot Jakarta Utara mengklaim siap untuk merelokasi nelayan, terutama yang memiliki KTP DKI. Sebab, menurut dia, Pemprov DKI tengah menyiapkan 200 unit rumah susun yang letaknya tidak jauh dari lokasi itu. Rencananya, pada tahap awal, perkampungan nelayan pertama yang akan direlokasi adalah yang berlokasi di sisi timur Waduk Pluit.
"Mungkin ada (nelayan) yang direlokasi ke Rusun Muara Baru juga, cepat kok relokasinya," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment