Ahok: Pencanganan Proyek Tanggul Raksasa Harusnya oleh Pemprov DKI

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemda yang sering tak lancar. Dia tak kaget soal pengakuan Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono, bahwa belum ada koordinasi untuk penanganan masalah sosial proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) tahap A.

Pemerintah kota Jakarta Utara mengaku tak diinformasikan soal groundbreaking proyek NCICD yang dilakukan pada Kamis (9/10) itu. “Iya, (pemerintah) pusat memang sering begitu,” kata Ahok pada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

Pencanangan NCICD tahap A itu awalnya akan dilakukan oleh pemda DKI. Menurut Ahok selama ini hanya ada sekali pertemuan antara pusat dan dinas tata ruang untuk membahas hal tersebut. 

“Pencanangan itu tadinya memang DKI dan pengembang, tiba-tiba pusat bilang ada pencanangan. Tapi sekarang pusat yang mau lead, ya saya sih enggak apa-apa, mau siapa yang mencanangkan yang penting beres,” ungkapnya.

Komunikasi yang buruk itu diakui Ahok bukan kali ini saja. Sebelumnya hal seperti itu juga terjadi seperti dalam pengelolaan trotoar, jalan raya, maupun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Karena itu Ahok mengusulkan pada Jokowi agar memberikan aset yang ada di wilayah pemprov untuk dikelola DKI.

“Trotoar juga kayak begitu kan kayak yang di jalan Gatot Subroto. Makanya kita bilang sama presiden yang baru enggak ada lagi deh yang punya pusat atau punya daerah,” pungkasnya.