Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri diskusi bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Rapat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta itu mengambil tema "Perkuatan Kolaborasi Antar Lembaga untuk Public-private Partnership (PPP).
Pria yang kerap disapa Ahok ini mengatakan sangat penting bagi KPPIP untuk menyediakan layanan terpadu ke berbagai contracting agency dan berperan sebagai otoritas tertinggi dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.
"Untuk mendukung hal ini, maka diperlukan mandat dari pemerintah yang memberdayakan KPPIP sebagai institusi yang dapat mengkoordinasikan target pengembangan infrastruktur," kata Ahok sesaat setelah mengikuti diskusi tersebut di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).
Sementara Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan penting untuk mengembangkan PPP di Indonesia mengingat total pembangunan infrastruktur nasional dalam 5 tahun ke depan diprediksi senilai Rp 6.000 triliun. "Jumlah tersebut 50% berasal dari pihak swasta. Perlu dipastikan seharusnya KPPIP mempunyai peranan dan otoritas yang lebih besar dari komite-komite lain yang telah ada," ujar Kuntoro.
Dalam Perpres No. 75 tahun 2014 yang ditetapkan oleh Presiden SBY pada tanggal 17 Juli 2014 tentang percepatan penyediaan Infrastruktur prioritas menyebutkan bahwa salah tugas utama KPPIP adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur demi mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
No comments:
Post a Comment