Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menggodok beberapa program prioritas pada masa transisi pemerintahan. Program tersebut umumnya terkait kebutuhan utama masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," kata Jokowi sebagaimana dikutip Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/8/2014)
Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan.
"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal," kata Hasto.
Hasto menjelaskan, Kelompok Kerja (Pokja) APBN dan Energi harus mencari terobosan. Selama ini masalah energi menjadi beban pemerintah terutama soal subsidi.
"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," kata Hasto.
Sehingga menurut Hasto, kepemimpinan dari seluruh jajaran kementerian negara untuk berani menyelesaikan akar persoalan pokok sangatlah diperlukan.
"Kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-benar hadir," ucap Hasto.
Besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. APBN Perubahan tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.
Ditinjau beban subsidi energi (listrik dan BBM) yang diwariskan pun mencapai Rp 350 triliun, dan bandingkan dengan belanja modal tahun 2014 yang hanya Rp 133 triliun. Bahkan utang yang jatuh tempo pada bulan Januari 2015 yang mencapai Rp 87 triliun pun menjadi bayang-bayang beratnya tantangan fiskal yang dihadapi.
(trq/hen)
"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," kata Jokowi sebagaimana dikutip Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/8/2014)
Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan.
"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal," kata Hasto.
Hasto menjelaskan, Kelompok Kerja (Pokja) APBN dan Energi harus mencari terobosan. Selama ini masalah energi menjadi beban pemerintah terutama soal subsidi.
"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," kata Hasto.
Sehingga menurut Hasto, kepemimpinan dari seluruh jajaran kementerian negara untuk berani menyelesaikan akar persoalan pokok sangatlah diperlukan.
"Kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-benar hadir," ucap Hasto.
Besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. APBN Perubahan tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.
Ditinjau beban subsidi energi (listrik dan BBM) yang diwariskan pun mencapai Rp 350 triliun, dan bandingkan dengan belanja modal tahun 2014 yang hanya Rp 133 triliun. Bahkan utang yang jatuh tempo pada bulan Januari 2015 yang mencapai Rp 87 triliun pun menjadi bayang-bayang beratnya tantangan fiskal yang dihadapi.
No comments:
Post a Comment